TNP2K harap subsidi BBM untuk perlindungan sosial
Kamis, 24 April 2014 - 16:29 WIB
TNP2K harap subsidi BBM untuk perlindungan sosial
A
A
A
Sindonews.com - Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyatakan pemerintahan baru diharap dapat memikirkan langkah untuk mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selama ini dinilai tidak tepat sasaran. Pasalnya, dana subsidi BBM yang besar tersebut dapat dialokasikan ke hal lain salah satunya untuk perlindungan sosial.
"Saya rasa pemerintahan baru perlu mempersiapkan ruang untuk berkreasi. Yang paling utama kurangi subsidi BBM. Karena itu bisa beri ruang leluasa pemerintahan baru. Kalau ini dikurangi, penghematan itu idealnya dialirkan ke pembangunan infrastruktur dan perbaikan social protection. Dalam konteks risk and opportunity ini bagus," ungkap perwakilan TNP2K, Suahasil Nazara, Kamis (24/4/2014).
Lebih lanjut dia menyatakan, hal ini perlu diukur terlebih dahulu dan menciptakan mekanisme yang mengkompensasi hal tersebut. Karena jika ada pengurangan, pasti akan ada gejolak dan tentu akan berdampak pada perekonomian serta kenaikan inflasi.
"Kalau ada pengurangan pasti akan ada gejolak. Perekonomian berdampak, inflasi pasti meningkat. Kita bisa desain kompensasi itu di waktu yang tepat, kepada orang yang tepat dan dengan takaran yang tepat. Ini bisa dilakukan. Semoga ini jadi starting point pemerintah berikut," tambah dia.
Sementara Ekonom Senior Bank Dunia, Vivi Alatas menyatakan, kita perlu menyadari sampai sejauh mana kemungkinan kenaikan inflasi akibat pengurangan subsidi BBM. Menurutnya, perlu dilakukan conversation mechanism yang tepat untuk hal ini.
"Studi kami, apa yang dilakukan pemerintah ternyata bisa cukup efektif atasi dampak inflasi. Namun harus disesuaikan bagaimana jumlah dan kompensasinya. Yang dibutuhkan adalah kompensasi yang tepat orangnya dan waktunya," pungkas dia.
"Saya rasa pemerintahan baru perlu mempersiapkan ruang untuk berkreasi. Yang paling utama kurangi subsidi BBM. Karena itu bisa beri ruang leluasa pemerintahan baru. Kalau ini dikurangi, penghematan itu idealnya dialirkan ke pembangunan infrastruktur dan perbaikan social protection. Dalam konteks risk and opportunity ini bagus," ungkap perwakilan TNP2K, Suahasil Nazara, Kamis (24/4/2014).
Lebih lanjut dia menyatakan, hal ini perlu diukur terlebih dahulu dan menciptakan mekanisme yang mengkompensasi hal tersebut. Karena jika ada pengurangan, pasti akan ada gejolak dan tentu akan berdampak pada perekonomian serta kenaikan inflasi.
"Kalau ada pengurangan pasti akan ada gejolak. Perekonomian berdampak, inflasi pasti meningkat. Kita bisa desain kompensasi itu di waktu yang tepat, kepada orang yang tepat dan dengan takaran yang tepat. Ini bisa dilakukan. Semoga ini jadi starting point pemerintah berikut," tambah dia.
Sementara Ekonom Senior Bank Dunia, Vivi Alatas menyatakan, kita perlu menyadari sampai sejauh mana kemungkinan kenaikan inflasi akibat pengurangan subsidi BBM. Menurutnya, perlu dilakukan conversation mechanism yang tepat untuk hal ini.
"Studi kami, apa yang dilakukan pemerintah ternyata bisa cukup efektif atasi dampak inflasi. Namun harus disesuaikan bagaimana jumlah dan kompensasinya. Yang dibutuhkan adalah kompensasi yang tepat orangnya dan waktunya," pungkas dia.
(gpr)
Lihat Juga :
