ISPO/RSPO Diharap Dukung Produksi Ekspor Minyak Sawit
Minggu, 08 Juni 2014 - 14:04 WIB
ISPO/RSPO Diharap Dukung Produksi Ekspor Minyak Sawit
A
A
A
JAKARTA - Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, berkesempatan menyampaikan pandangannya pada pertemuan tahunan European Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) beberapa waktu lalu di London.
Dalam kunjungannya tersebut wamendag mengatakan bahwa dari 9,7 juta ton minyak sawit yang bersertifikasi RSPO, Indonesia menyumbang sekitar 48% atau 4,6 juta ton produksi minyak sawit bersertifikasi (certified sustainable palm oil/CSPO) RSPO
RSPO bersifat sukarela. Untuk mendukung komitmen Indonesia terhadap produksi minyak sawit berkelanjutan, maka diimplementasikan regulasi yang mewajibkan perkebunan kelapa sawit di Indonesia untuk memiliki sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) paling lambat 2014.
“Melalui ISPO, target jangka menengah Indonesia untuk dapat mengekspor 100% produksi CSPO diyakini dapat dicapai dalam jangka pendek," ungkap Bayu dalam siaran persnya, Sabtu (7/6/2014).
Bayu juga mewacanakan adanya kemungkinan saling dukung antara ISPO-RSPO karena tujuan yang ingin dicapai pun sama yaitu 100% CSPO. Konvergensi antara ISPO-RSPO dimungkinkan karena hanya 11% dari indikator ISPO yang belum tercakup dalam RSPO, sedangkan sekitar 25% dari indikator RSPO yang belum tercakup dalam ISPO.
Berlandaskan pada kesamaan yang cukup banyak itu, diharapkan agar produk yang telah memenuhi persyaratan ISPO juga dapat memenuhi persyaratan RSPO tanpa harus mengulang proses sertifikasi dari awal.
“Perlu ditingkatkan standar dari indikator-indikator pada ISPO, RSPO atau jenis sertifikasi lainnya yang semuanya itu diharapkan dapat mendukung baik produksi maupun ekspor minyak sawit berkelanjutan," jelas Bayu.
Guna meningkatkan perdagangan produk-produk berkelanjutan, Wamendag juga mengadakan pertemuan dengan Lord de Mauley, Under Secretary of State for Natural Environment and Science, Department of Environment, Food and Rural Affairs, dan Minister of State for Trade and Investment Lord Livingstone. Dalam kesempatan tersebut, didiskusikan peningkatan kerja sama perdagangan antara Indonesia–Inggris dan peningkatan investasi utamanya di sektor infrastruktur.
Dalam kunjungannya tersebut wamendag mengatakan bahwa dari 9,7 juta ton minyak sawit yang bersertifikasi RSPO, Indonesia menyumbang sekitar 48% atau 4,6 juta ton produksi minyak sawit bersertifikasi (certified sustainable palm oil/CSPO) RSPO
RSPO bersifat sukarela. Untuk mendukung komitmen Indonesia terhadap produksi minyak sawit berkelanjutan, maka diimplementasikan regulasi yang mewajibkan perkebunan kelapa sawit di Indonesia untuk memiliki sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) paling lambat 2014.
“Melalui ISPO, target jangka menengah Indonesia untuk dapat mengekspor 100% produksi CSPO diyakini dapat dicapai dalam jangka pendek," ungkap Bayu dalam siaran persnya, Sabtu (7/6/2014).
Bayu juga mewacanakan adanya kemungkinan saling dukung antara ISPO-RSPO karena tujuan yang ingin dicapai pun sama yaitu 100% CSPO. Konvergensi antara ISPO-RSPO dimungkinkan karena hanya 11% dari indikator ISPO yang belum tercakup dalam RSPO, sedangkan sekitar 25% dari indikator RSPO yang belum tercakup dalam ISPO.
Berlandaskan pada kesamaan yang cukup banyak itu, diharapkan agar produk yang telah memenuhi persyaratan ISPO juga dapat memenuhi persyaratan RSPO tanpa harus mengulang proses sertifikasi dari awal.
“Perlu ditingkatkan standar dari indikator-indikator pada ISPO, RSPO atau jenis sertifikasi lainnya yang semuanya itu diharapkan dapat mendukung baik produksi maupun ekspor minyak sawit berkelanjutan," jelas Bayu.
Guna meningkatkan perdagangan produk-produk berkelanjutan, Wamendag juga mengadakan pertemuan dengan Lord de Mauley, Under Secretary of State for Natural Environment and Science, Department of Environment, Food and Rural Affairs, dan Minister of State for Trade and Investment Lord Livingstone. Dalam kesempatan tersebut, didiskusikan peningkatan kerja sama perdagangan antara Indonesia–Inggris dan peningkatan investasi utamanya di sektor infrastruktur.
(gpr)
Lihat Juga :
