Hipmi Harapkan Capres Paparkan Strategi Hadapi MEA
Minggu, 15 Juni 2014 - 16:37 WIB
Hipmi Harapkan Capres Paparkan Strategi Hadapi MEA
A
A
A
JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengharapkan para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang bertarung pada pemilihan umum (pemilu) 2014 memaparkan strateginya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 pada debat kedua, malam ini.
"Pengetahuan dan kemampuan para capres dalam menghadapi pasar bebas negara-negara Asia Tenggara atau yang dikenal dengan MEA 2015 perlu diuji," tutur Bendahara Umum BPP Hipmi Bayu Priawan Djokosoetono di Jakarta, Minggu (15/6/2018).
Menurut Bayu, strategi para capres itu penting diketahui karena MEA 2015 akan berlangsung tidak lama setelah pemerintahan baru terbentuk.
Kalangan dunia usaha, kata dia, perlu diyakinkan bahwa presiden terpilih benar-benar mempunyai konsep dan strategi yang jelas bagaimana pemerintahan mendatang menghadapi MEA 2015.
Saat ini, menurut Bayu, banyak kalangan di Indonesia pesimistis melihat persiapan Indonesia memasuki MEA 2015. Tingkat daya saing yang belum memuaskan dan iklim investasi yang belum sepenuhnya mendukung kalangan dunia usaha, menurut dia, harus menjadi prioritas masalah yang mesti diselesaikan.
Selain itu, kesiapan para pelaku usaha di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu menjadi perhatian serius pemerintah menghadapi persaingan yang ketat dengan pelaku UMKM di negara-negara ASEAN lainnya. Banyak para pelaku UMKM di daerah-daerah yang belum memahami apa dan seperti apa MEA 2015.
Melansir data Global Competitive Report 2012-2014, dia mengatakan, Indonesia menempati urutan ke-38 dari 148 negara untuk daya saing industri logistik. Adapun data Bank Dunia menyebutkan, Indonesia berada di urutan 59 dari 155 negara pada 2012 dan data Trading Economics pada 2013 menempatkan Indonesia di urutan 61 dari 165 negara.
"Melihat data di atas ini tentu harus jadi perhatian pemerintah. Kita harus meningkatkan tingkat daya saing kita," tuturnya.
Pemerintah, jelasnya, juga harus bersinergi melakukan pembinaan terhadap sektor usaha kecil menegah (UKM) dan industri kecil menengah (IKM). Sektor UKM dan IKM, sambungnya, harus diperkuat.
Menurut Bayu yang juga Chairman Blue Bird Group Holding, peran pemerintah tetap menjadi key success factor dalam menghadapi MEA 2015 dan pentingnya pemerintah merumuskan kebijakan yang menunjukkan keberpihakan kepada para pengusaha lokal termasuk kemudahan akses permodalan bagi para pengusaha nasional.
"Apakah kita dapat menjadi pemain utama di ASEAN dan bagaimana mampu berkompetisi," katanya.
"Pengetahuan dan kemampuan para capres dalam menghadapi pasar bebas negara-negara Asia Tenggara atau yang dikenal dengan MEA 2015 perlu diuji," tutur Bendahara Umum BPP Hipmi Bayu Priawan Djokosoetono di Jakarta, Minggu (15/6/2018).
Menurut Bayu, strategi para capres itu penting diketahui karena MEA 2015 akan berlangsung tidak lama setelah pemerintahan baru terbentuk.
Kalangan dunia usaha, kata dia, perlu diyakinkan bahwa presiden terpilih benar-benar mempunyai konsep dan strategi yang jelas bagaimana pemerintahan mendatang menghadapi MEA 2015.
Saat ini, menurut Bayu, banyak kalangan di Indonesia pesimistis melihat persiapan Indonesia memasuki MEA 2015. Tingkat daya saing yang belum memuaskan dan iklim investasi yang belum sepenuhnya mendukung kalangan dunia usaha, menurut dia, harus menjadi prioritas masalah yang mesti diselesaikan.
Selain itu, kesiapan para pelaku usaha di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu menjadi perhatian serius pemerintah menghadapi persaingan yang ketat dengan pelaku UMKM di negara-negara ASEAN lainnya. Banyak para pelaku UMKM di daerah-daerah yang belum memahami apa dan seperti apa MEA 2015.
Melansir data Global Competitive Report 2012-2014, dia mengatakan, Indonesia menempati urutan ke-38 dari 148 negara untuk daya saing industri logistik. Adapun data Bank Dunia menyebutkan, Indonesia berada di urutan 59 dari 155 negara pada 2012 dan data Trading Economics pada 2013 menempatkan Indonesia di urutan 61 dari 165 negara.
"Melihat data di atas ini tentu harus jadi perhatian pemerintah. Kita harus meningkatkan tingkat daya saing kita," tuturnya.
Pemerintah, jelasnya, juga harus bersinergi melakukan pembinaan terhadap sektor usaha kecil menegah (UKM) dan industri kecil menengah (IKM). Sektor UKM dan IKM, sambungnya, harus diperkuat.
Menurut Bayu yang juga Chairman Blue Bird Group Holding, peran pemerintah tetap menjadi key success factor dalam menghadapi MEA 2015 dan pentingnya pemerintah merumuskan kebijakan yang menunjukkan keberpihakan kepada para pengusaha lokal termasuk kemudahan akses permodalan bagi para pengusaha nasional.
"Apakah kita dapat menjadi pemain utama di ASEAN dan bagaimana mampu berkompetisi," katanya.
(rna)
