BKPM Kejar Program Infrastruktur dan Iklim Ketenagakerjaan
A
A
A
JAKARTA - Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hampir berakhir. Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) pun telah dilakukan, kendati belum menemukan Presiden definitif yang akan menggantikannya. Lalu apa yang menjadi program prioritas Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam 100 hari terakhir?
Kepala BKPM Mahendra Siregar menyebutkan, pihaknya memiliki beberapa target program yang akan dikerjakan di 100 hari terakhir kepemimpinannya. Salah satu yang menjadi prioritasnya adalah pada proyek infrastruktur dan perbaikan iklim ketenagakerjaan.
"Kami sendiri berpandangan prioritas yang harus dilakukan adalah perbaikan iklim ketenagakerjaan. Itu kami anggap sebagai PR yang harus diselesaikan, Kalaupun tidak selesai seluruhnya, tapi bisa diteruskan lebih jauh lagi," imbuhnya di Kantor BKPM Jakarta, Kamis (24/7/2014).
Lebih lanjut dia menuturkan, dari sisi infrastruktur, Pelabuhan Teluk Ampo di Bali yang menjadi program prioritasnya. "Pelabuhan Teluk Ampo itu untuk kapal pesiar. Itu antara lain. Kalau untuk Listrik tentu ada beberapa yang utama termasuk yang di batang," tandasnya.
Dia mengatakan, pihaknya juga telah menerima konsep program 100 hari yang disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait program yang harus dilakukan. Di antaranya mengenai proyek infrastruktur dan kelistrikan.
"Draft yang kami terima dari Bappenas itu langkah-langkah untuk membantu pelaksanaan dari proyek-proyek infrastruktur. Baik di pelabuhan, maupun juga di kelistrikan. Dari segi koordinasi yang kami terima dari Bappenas itu," ujar dia.
Selain dari Bappenas, pihaknya juga mengaku mendapatkan masukan dari Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian. "Arahan Menko kami terus memperbaiki soal pelayanan investasi dan perijinan trutama konsistensi vertikal antara daerah kabupaten, provinsi dan pusat," pungkas dia.
Kepala BKPM Mahendra Siregar menyebutkan, pihaknya memiliki beberapa target program yang akan dikerjakan di 100 hari terakhir kepemimpinannya. Salah satu yang menjadi prioritasnya adalah pada proyek infrastruktur dan perbaikan iklim ketenagakerjaan.
"Kami sendiri berpandangan prioritas yang harus dilakukan adalah perbaikan iklim ketenagakerjaan. Itu kami anggap sebagai PR yang harus diselesaikan, Kalaupun tidak selesai seluruhnya, tapi bisa diteruskan lebih jauh lagi," imbuhnya di Kantor BKPM Jakarta, Kamis (24/7/2014).
Lebih lanjut dia menuturkan, dari sisi infrastruktur, Pelabuhan Teluk Ampo di Bali yang menjadi program prioritasnya. "Pelabuhan Teluk Ampo itu untuk kapal pesiar. Itu antara lain. Kalau untuk Listrik tentu ada beberapa yang utama termasuk yang di batang," tandasnya.
Dia mengatakan, pihaknya juga telah menerima konsep program 100 hari yang disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait program yang harus dilakukan. Di antaranya mengenai proyek infrastruktur dan kelistrikan.
"Draft yang kami terima dari Bappenas itu langkah-langkah untuk membantu pelaksanaan dari proyek-proyek infrastruktur. Baik di pelabuhan, maupun juga di kelistrikan. Dari segi koordinasi yang kami terima dari Bappenas itu," ujar dia.
Selain dari Bappenas, pihaknya juga mengaku mendapatkan masukan dari Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian. "Arahan Menko kami terus memperbaiki soal pelayanan investasi dan perijinan trutama konsistensi vertikal antara daerah kabupaten, provinsi dan pusat," pungkas dia.
(gpr)