Saran BKPM terhadap Pemerintahan Baru
Kamis, 24 Juli 2014 - 14:36 WIB
Saran BKPM terhadap Pemerintahan Baru
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar menuturkan bahwa potensi investasi di daerah memiliki keunggulan unik. Sebab itu pemerintahan baru perlu melihat sinergi lebih dekat secara keseluruhan antar daerah.
"Jadi yang harus didorong pertama adalah perbaikan terus menerus. Kami juga terus melakukan hal ini berkaitan dengan tadi, iklim investasi, pelayanan kepada investor, kemudahan berusaha di daerah yang semakin baik. Itu saya rasa minimal yang harus dilakukan oleh pemerintahan pusat," ujarnya di Kantor BKPM Jakarta, Kamis (24/7/2014).
Dia mengatakan, upaya pemerataan dan perbaikan iklim investasi di Indonesia tersebut harus pula dibantu dengan pemerintah daerah (pemda). Selain itu, perbaikan terhadap kondisi infrastruktur di Indonesia perlu dilakukan agar investor nyaman berinvestasi di Indonesia.
"Kalau untuk infrastruktur ini kontribusi pemerintah nasional diharapkan lebih besar lagi dalam porsi pembangunan investasi infrastrukturnya di tahun-tahun akan datang. Kalau tidak, tentu pelayanan dan iklim investasi tidak akan optimal. Perbaikan kondisi infrastruktur tadi ya," tutur Mahendra.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperbaiki iklim ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini perlu disinergikan antara pemerintah pusat, kabupaten/kota, maupun tingkat provinsi. Sebab mereka memiliki peran sangat strategis dalam memperbaiki iklim ketenagakerjaan.
"Kita lihat iklim tenaga kerja di satu daerah yang kondusif dengan yang tidak kondusif menyebabkan pindahnya investasi. Ini yang harus diberikan terus pemahaman sebaik-baiknya, supaya setiap daerah berkompetisi secara positif dan konstruktif, mengecilkan arti itu," jelas dia.
"Jadi yang harus didorong pertama adalah perbaikan terus menerus. Kami juga terus melakukan hal ini berkaitan dengan tadi, iklim investasi, pelayanan kepada investor, kemudahan berusaha di daerah yang semakin baik. Itu saya rasa minimal yang harus dilakukan oleh pemerintahan pusat," ujarnya di Kantor BKPM Jakarta, Kamis (24/7/2014).
Dia mengatakan, upaya pemerataan dan perbaikan iklim investasi di Indonesia tersebut harus pula dibantu dengan pemerintah daerah (pemda). Selain itu, perbaikan terhadap kondisi infrastruktur di Indonesia perlu dilakukan agar investor nyaman berinvestasi di Indonesia.
"Kalau untuk infrastruktur ini kontribusi pemerintah nasional diharapkan lebih besar lagi dalam porsi pembangunan investasi infrastrukturnya di tahun-tahun akan datang. Kalau tidak, tentu pelayanan dan iklim investasi tidak akan optimal. Perbaikan kondisi infrastruktur tadi ya," tutur Mahendra.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperbaiki iklim ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini perlu disinergikan antara pemerintah pusat, kabupaten/kota, maupun tingkat provinsi. Sebab mereka memiliki peran sangat strategis dalam memperbaiki iklim ketenagakerjaan.
"Kita lihat iklim tenaga kerja di satu daerah yang kondusif dengan yang tidak kondusif menyebabkan pindahnya investasi. Ini yang harus diberikan terus pemahaman sebaik-baiknya, supaya setiap daerah berkompetisi secara positif dan konstruktif, mengecilkan arti itu," jelas dia.
(izz)
Lihat Juga :
