Menkeu Baru Punya PR Ubah Format APBN 2015
Minggu, 24 Agustus 2014 - 16:11 WIB
Menkeu Baru Punya PR Ubah Format APBN 2015
A
A
A
JAKARTA - Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Lana Soelistianingsih mengatakan bahwa menteri keuangan (menkeu) di kabinet mendatang memiliki pekerjaan rumah (PR) untuk mengubah format Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015, yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurutnya, format APBN 2015 yang sudah terlanjur ditetapkan pemerintah tersebut tidak memberi ruang yang besar untuk mewujudkan kondisi fiskal yang besar, sehingga dibutuhkan menkeu, pertama, yang mengerti aspek makro.
"Kedua, dari sisi kemampuan merelokasi fiskal anggaran itu untuk berani mengubah format APBN agar tidak seperti sekarang karena format yang sekarang itu tidak memberi ruang yang besar untuk mewujudkan kondisi fiskal rencana kerja yang diinginkan dalam pemerintahan ke depan," terang dia kepada Sindonews, Minggu (24/8/2014).
Hal ini lantaran kebijakan ekonomi dari presiden terpilih dalam hal ini Joko Widodo (Jokowi), dinilai cenderung populis, di mana ekonomi yang memperbesar peran pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan.
"Ini yang harus dicermati sebagai bagian dari rencana anggaran yang terus ekspansi. Nah, ekspansi ini membutuhkan pembiayaan, baik itu melalui pajak yang dinaikkan ataupun melalui utang," tambah dia.
Dengan begitu, lanjut Lana, pemerintah yang baru harus menarik orang yang memiliki inovasi terhadap anggaran, serta mampu merelokasi anggaran tersebut.
"Itu yang perlu diakomodir untuk memberanikan diri merelokasi pos-pos pengeluaran yang selama ini, itu-itu saja. Harus diubah. Itu butuh kemampuan orang yang inovatif, mempunyai pemikiran ke depan dan inovatif terhadap anggaran," tandasnya.
Menurutnya, format APBN 2015 yang sudah terlanjur ditetapkan pemerintah tersebut tidak memberi ruang yang besar untuk mewujudkan kondisi fiskal yang besar, sehingga dibutuhkan menkeu, pertama, yang mengerti aspek makro.
"Kedua, dari sisi kemampuan merelokasi fiskal anggaran itu untuk berani mengubah format APBN agar tidak seperti sekarang karena format yang sekarang itu tidak memberi ruang yang besar untuk mewujudkan kondisi fiskal rencana kerja yang diinginkan dalam pemerintahan ke depan," terang dia kepada Sindonews, Minggu (24/8/2014).
Hal ini lantaran kebijakan ekonomi dari presiden terpilih dalam hal ini Joko Widodo (Jokowi), dinilai cenderung populis, di mana ekonomi yang memperbesar peran pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan.
"Ini yang harus dicermati sebagai bagian dari rencana anggaran yang terus ekspansi. Nah, ekspansi ini membutuhkan pembiayaan, baik itu melalui pajak yang dinaikkan ataupun melalui utang," tambah dia.
Dengan begitu, lanjut Lana, pemerintah yang baru harus menarik orang yang memiliki inovasi terhadap anggaran, serta mampu merelokasi anggaran tersebut.
"Itu yang perlu diakomodir untuk memberanikan diri merelokasi pos-pos pengeluaran yang selama ini, itu-itu saja. Harus diubah. Itu butuh kemampuan orang yang inovatif, mempunyai pemikiran ke depan dan inovatif terhadap anggaran," tandasnya.
(rna)
Lihat Juga :
