RUU Panas Bumi Disahkan Jadi Undang-Undang

Selasa, 26 Agustus 2014 - 17:50 WIB
RUU Panas Bumi Disahkan Jadi Undang-Undang
RUU Panas Bumi Disahkan Jadi Undang-Undang
A A A
JAKARTA - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengagendakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Panas Bumi menjadi UU Panas Bumi. Pimpinan Rapat Paripurna Pramono Anung menyampaikan, melalui pendapat akhir pemerintah atas RUU Panas Bumi, maka dengan ini beleid tersebut sah menjadi UU.

"Apakah RUU Panas Bumi sah dalam UU? Ya semua sepakat," kata Pramono sembari mengetok palu, tanda telah disahkannya RUU Panas Bumi menjadi UU, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/8/2014).

Sebelum pengesahan, Menteri ESDM, Jero Wacik menyampaikan beberapa konsepsi dan pokok-pokok pengaturan yang terkandung dalam RUU tentang Panas Bumi hasil pembahasan bersama DPR dan pemerintah.

Dia menyebut, pengusahaan panas bumi tidak dikategorikan dalam pengertian kegiatan pertambangan. "Kemudian landasan filosofis kegiatan panas bumi sebagai bagian pemanfaatan sumber daya alam bertumpu pada Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Ini merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara serta penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah," katanya.

Jero menambahkan, kewenangan penyelenggaran panas bumi dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota untuk pemanfaatan langsung dan tidak langsung.

Pihaknya menyebut, kewenangan pemerintah untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi dan pemanfaatan dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Layanan Umum.

"Dalam beleid panas bumi juga ada pengaturan yang lebih rinci mengenai pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung maupun tidak langsung," ujarnya.

Di samping itu, pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) Panas Bumi akibat dari perubahan yang semula dilakukan oleh pemeritah daerah beralih menjadi kewenangan pemerintah.

"Dalam aturan panas bumi juga ada pengaturan ketentuan peralihan yang lebih jelas untuk pengelolaan wilayah kerja panas bumi yang telah ada sebelum diterbitkannya UU ini," ujarnya.

Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, Rida Mulyana menyampaikan, setelah disahkan Kementerian ESDM kemudian menunggu respon investor terhadap pengesahaan tersebut. Melalui beleid ini diharapkan proyek Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) kian masif.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
berita/ rendering in 0.1554 seconds (11.210#12.26)