Pemerintah Harus Ubah Paradigma Pemberian Subsidi
Rabu, 27 Agustus 2014 - 19:53 WIB
Pemerintah Harus Ubah Paradigma Pemberian Subsidi
A
A
A
JAKARTA - Anggota komisi VII DPR RI Satya Yudha mengatakan, untuk masalah keadilan kepada rakyat kecil yang erat kaitannya dengan ramainya subsidi dan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), harus ada gerakan dari pemerintah. Pemerataan kesejahterannya harus dari segi sektor pendidikan dan kesehatan.
Menurutnya, pemerintah harus mengubah paradigma pemberian subsidi. Paradigmanya adalah dengan pemberian subsidi langsung. Pasalnya, jika BBM naik, rakyat kecil akan terkena imbas dari ini semua karena beban mereka yang semakin berat. Salah satu cara untuk meringankannya adalah dengan pemberian subsidi langsung.
"Harus dibuat jaring pengamanan sosial. Ini diperuntukkan untuk masyarakat miskin. Kan kategori tidak mampu itu ada tiga, mendekati miskin, miskin dan sangat miskin. Ini jumlahnya sudah 71 juta penduduk," ujarnya kepada Sindonews di Jakarta, Rabu (27/8/2014).
Yang dimaksud jaring sosial ini, ungkap Satya, adalah dari segi pendidikan dan kesehatan harus ada subsidi langsung yang diberikan pemerintah.
"Subsidi pendidikan harus dirubah, misalnya dengan cara membebaskan biaya bagi mereka yang kurang mampu dari SD hingga kuliah tanpa ada pungutan apapun," ujarnya.
Untuk masalah kesehatan, lanjutnya, harus ada asuransi kesehatan secara langsung. "Kalau ada asuransi kesehatan gratis, saya yakin rumah-rumah sakit di Indonesia tidak akan menolak, karena sudah ada asuransi yang datangnya dari subsidi langsung pemerintah," ujarnya.
Menurutnya, itulah target utama untuk pemanfaatan subsidi yang langsung kepada masyarakat. Karena dirinya menilai subsidi yang diberikan pemerintah selama ini dinilai tidak langsung pada sasaran.
"Belum ada yang langsung. Mana ada? Waktu itu ada BLT tapi itu bertahan beberapa bulan," tandasnya.
Menurutnya, pemerintah harus mengubah paradigma pemberian subsidi. Paradigmanya adalah dengan pemberian subsidi langsung. Pasalnya, jika BBM naik, rakyat kecil akan terkena imbas dari ini semua karena beban mereka yang semakin berat. Salah satu cara untuk meringankannya adalah dengan pemberian subsidi langsung.
"Harus dibuat jaring pengamanan sosial. Ini diperuntukkan untuk masyarakat miskin. Kan kategori tidak mampu itu ada tiga, mendekati miskin, miskin dan sangat miskin. Ini jumlahnya sudah 71 juta penduduk," ujarnya kepada Sindonews di Jakarta, Rabu (27/8/2014).
Yang dimaksud jaring sosial ini, ungkap Satya, adalah dari segi pendidikan dan kesehatan harus ada subsidi langsung yang diberikan pemerintah.
"Subsidi pendidikan harus dirubah, misalnya dengan cara membebaskan biaya bagi mereka yang kurang mampu dari SD hingga kuliah tanpa ada pungutan apapun," ujarnya.
Untuk masalah kesehatan, lanjutnya, harus ada asuransi kesehatan secara langsung. "Kalau ada asuransi kesehatan gratis, saya yakin rumah-rumah sakit di Indonesia tidak akan menolak, karena sudah ada asuransi yang datangnya dari subsidi langsung pemerintah," ujarnya.
Menurutnya, itulah target utama untuk pemanfaatan subsidi yang langsung kepada masyarakat. Karena dirinya menilai subsidi yang diberikan pemerintah selama ini dinilai tidak langsung pada sasaran.
"Belum ada yang langsung. Mana ada? Waktu itu ada BLT tapi itu bertahan beberapa bulan," tandasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
