Berkas Audit Harga Solar Pertamina-PLN Sudah di BPKP
Selasa, 02 September 2014 - 19:12 WIB
Berkas Audit Harga Solar Pertamina-PLN Sudah di BPKP
A
A
A
JAKARTA - Direktur Utama (Dirut) PT PLN Nur Pamudji mengatakan saat ini berkas audit PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) dalam kaitannya dengan harga solar yang dipasok oleh Pertamina ke PLN telah dilemparkan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Berkas tersebut nantinya akan menjawab seperti apa sebenarnya duduk permasalahan antara dua perusahaan pelat merah tersebut. Siapa yang rugi dan siapa yang merasa dirugikan.
"Di ruangan Pak Askolani selesai. Diselesaikan sama beliau. Kan tindak lanjutnya Kemenkeu minta BPKP untuk mengaudit produksi biaya yang diperlukan Pertamina untuk pasok solar ke PLN," ujar dia di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Selasa (2/9/2014).
Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini pihaknya sedang menunggu audit yang dilakukan oleh BPKP. Sayangnya, orang nomor satu di BUMN kelistrikan ini enggan menyebutkan seperti apa proses dan progres audit tersebut. "Belom, lagi diaudit," jelas dia.
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemenkeu Askolani menjelaskan, saat ini baik Pertamina atau PLN sedang menjalankan kesepakatan awal business to business (B to B). Nantinya, hasil audit BPKP tersebut dapat dijadikan pegangan untuk mereview hasil B to B tersebut.
"Itu kesepakatannya sehingga kita nanti transparan, akuntabel. Kalau pemerintah di B to B itu kan enggak ikut. Kalau mau di-adjust kita harus punya landasan," terang Askolani.
Dia mengharapkan audit tersebut akan rampung sebelum pergantian pemerintahan. "Segera secepatnya, sebelum pergantian, lebih bagus paling telat sebelum tutup tahun audit 2014," tandas dia.
Berkas tersebut nantinya akan menjawab seperti apa sebenarnya duduk permasalahan antara dua perusahaan pelat merah tersebut. Siapa yang rugi dan siapa yang merasa dirugikan.
"Di ruangan Pak Askolani selesai. Diselesaikan sama beliau. Kan tindak lanjutnya Kemenkeu minta BPKP untuk mengaudit produksi biaya yang diperlukan Pertamina untuk pasok solar ke PLN," ujar dia di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Selasa (2/9/2014).
Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini pihaknya sedang menunggu audit yang dilakukan oleh BPKP. Sayangnya, orang nomor satu di BUMN kelistrikan ini enggan menyebutkan seperti apa proses dan progres audit tersebut. "Belom, lagi diaudit," jelas dia.
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemenkeu Askolani menjelaskan, saat ini baik Pertamina atau PLN sedang menjalankan kesepakatan awal business to business (B to B). Nantinya, hasil audit BPKP tersebut dapat dijadikan pegangan untuk mereview hasil B to B tersebut.
"Itu kesepakatannya sehingga kita nanti transparan, akuntabel. Kalau pemerintah di B to B itu kan enggak ikut. Kalau mau di-adjust kita harus punya landasan," terang Askolani.
Dia mengharapkan audit tersebut akan rampung sebelum pergantian pemerintahan. "Segera secepatnya, sebelum pergantian, lebih bagus paling telat sebelum tutup tahun audit 2014," tandas dia.
(gpr)
Lihat Juga :
