Ekonom: Mafia Terindikasi di UU Migas
Ekonom: Mafia Terindikasi di UU Migas
A
A
A
JAKARTA - Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy mengatakan, belum rampungnya Undang-Undang (UU) Migas yang sebelumnya dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) mengindikasikan adanya mafia migas yang bersembunyi dalam pemerintahan.
"Undang-Undang 22 tahun 2001 tidak berjalan, tidak ada kesungguhan pemerintah menyelsaikan UU Migas. Itu bukti mafia migas," kata Ichsan dalam diskusi mafia migas di The Acacia Hotel, Jakarta, Selasa (9/9/2014).
Dia mengatakan, indikasi lain adanya mafia migas berkiprah di Indonesia adalah menurunnya produksi minyak Indonesia. "Mafia migas ada, lifiting migas turun itu buktinya," ujar Ichsan.
Dia menambahkan, saat ini penyaluran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak tepat sasaran, masyarakat mampu paling banyak menikmati BBM bersubsidi, dan hal tersebut juga menjadi indikator adanya mafia migas. "Mafia migas, adanya subsidi salah sasaran," tandasnya.
Seperti diketahui, selain polemik mengenai kenaikan harga BBM, kuota BBM subsidi yang berpotensi jebol, permasalahan tata kelola Migas di Indonesia juga diwarnai mafia migas.
"Undang-Undang 22 tahun 2001 tidak berjalan, tidak ada kesungguhan pemerintah menyelsaikan UU Migas. Itu bukti mafia migas," kata Ichsan dalam diskusi mafia migas di The Acacia Hotel, Jakarta, Selasa (9/9/2014).
Dia mengatakan, indikasi lain adanya mafia migas berkiprah di Indonesia adalah menurunnya produksi minyak Indonesia. "Mafia migas ada, lifiting migas turun itu buktinya," ujar Ichsan.
Dia menambahkan, saat ini penyaluran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak tepat sasaran, masyarakat mampu paling banyak menikmati BBM bersubsidi, dan hal tersebut juga menjadi indikator adanya mafia migas. "Mafia migas, adanya subsidi salah sasaran," tandasnya.
Seperti diketahui, selain polemik mengenai kenaikan harga BBM, kuota BBM subsidi yang berpotensi jebol, permasalahan tata kelola Migas di Indonesia juga diwarnai mafia migas.
(izz)
Explore More