BI: Lindung Nilai Solusi Jaga Nilai Tukar Rupiah
A
A
A
JAKARTA - Hedging nilai atau lindung nilai terhadap nilai tukar mata uang rupiah merupakan solusi terbaik untuk menjaga nilai tukar rupiah yang tidak stabil akhir-akhir ini.
Hal tersebut dikatakan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, Rabu (17/9/2014). Pasalnya, BI berharap nilai tukar rupiah terus terjaga dan tetap stabil.
"Hedging merupakan solusi untuk mengatasi risiko terhadap nilai tukar rupiah. Manajemen terhadap risiko lindung nilai jika semuanya akuntabel sesuai standar operasional prosedur (SOP), itu bukan kerugian negara," ujarnya.
Menurutnya, untuk utang luar negeri di perusahaan BUMN nilainya lebih besar dibandingkan pemerintah, namun ada beberapa perusahaan pelat merah tidak melakukan hedging nilai.
Hal ini dapat menyebabkan risiko dan gejolak pada nilai tukar rupiah terlebih pada perusahaan BUMN yang tidak mempunyai penghasilaan valas.
"Hingga saat ini, BI terus mencermati risiko valuta asing dan nilai tukar terhadap rupiah, pinjaman ULN Indonesia terus berkembang, BUMN kembali lebih besar dari pemerintah," terangnya.
Jumlah itu, lanjut Agus, tentu untuk 88 perusahaan BUMN yang tidak melakukan lindung nilai. "Kalau ada gejolak ada risiko besar. Apalagi yang tidak punya penghasilan valas," katanya.
Hal tersebut dikatakan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, Rabu (17/9/2014). Pasalnya, BI berharap nilai tukar rupiah terus terjaga dan tetap stabil.
"Hedging merupakan solusi untuk mengatasi risiko terhadap nilai tukar rupiah. Manajemen terhadap risiko lindung nilai jika semuanya akuntabel sesuai standar operasional prosedur (SOP), itu bukan kerugian negara," ujarnya.
Menurutnya, untuk utang luar negeri di perusahaan BUMN nilainya lebih besar dibandingkan pemerintah, namun ada beberapa perusahaan pelat merah tidak melakukan hedging nilai.
Hal ini dapat menyebabkan risiko dan gejolak pada nilai tukar rupiah terlebih pada perusahaan BUMN yang tidak mempunyai penghasilaan valas.
"Hingga saat ini, BI terus mencermati risiko valuta asing dan nilai tukar terhadap rupiah, pinjaman ULN Indonesia terus berkembang, BUMN kembali lebih besar dari pemerintah," terangnya.
Jumlah itu, lanjut Agus, tentu untuk 88 perusahaan BUMN yang tidak melakukan lindung nilai. "Kalau ada gejolak ada risiko besar. Apalagi yang tidak punya penghasilan valas," katanya.
(izz)