Properti di Depok Banyak Tak Berizin
Jum'at, 17 Oktober 2014 - 13:03 WIB
Properti di Depok Banyak Tak Berizin
A
A
A
DEPOK - Sektor properti di Depok, Jawa Barat (Jabar) terus tumbuh, namun banyak yang belum mengantongi izin.
Pertumbuhan tersebut terutama di kawasan yang sejajar dengan akses tol Cinere-Jagorawi (Cijago).
Karena itu, Komisi A DPRD Depok Bidang Perizinan gencar mengawasi berbagai proyek pembangunan properti tanpa perizinan yang lengkap.
Jika ilegal, DPRD tak segan-segan memberikan rekomendasi kepada pemerintah kota untuk menghentikan hingga membongkar bangunan.
Salah satu yang tengah dibidik adalah pembangunan Apartemen Terrace Suites di Cinere milik perusahaan besar sekelas PT Megapolitan. Apartemen tersebut diduga bermasalah dalam hal Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Wakil Ketua Komisi A Hamzah menegaskan, pembangunan apartemen tersebut memang tidak mengantongi IMB. Hamzah menyebut pembangunannya ilegal.
"Memang tidak ada IMB nya, ilegal. SP3 sudah diberikan tinggal menunggu perintah dari Dinas Tata Ruang dan Pemukiman saja kepada Satpol PP. Banyak juga yang harus dibenahi masalah fasos fasum. Margonda saja akan kita sidak apakah sesuai perda. Belum pernah ada kan selama ini pansus aset," tegasnya, Jumat (17/10/2014).
Pihaknya melalui Komisi A tengah membentuk Paniti Khusus (Pansus) Perizinan. Tugasnya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menegakkan Perda.
"Saya rekomendasikan segera bentuk pansus perizinan. Masalah pemukiman banyak tak terpenuhi pengembang. Di dalam perda, 60% dibangun dan 40% fasos fsum. 2 persennya Tempt Pemakaman Umum (TPU), ini masih dilanggaar," ungkapnya.
Hamzah mengungkapkan, maasalah sengketa tanah di Depok sekira 40% tanah bermasalah. Belum lagi banyak oknum yang bermain, pungutan liar, hingga kongkalikong antara pengembang dengan oknum dinas terkait.
"Kalau ini ditegakkan, pasti akan lari ke PBB dan akan meningkatkan PAD. Tujuannya meluruskan menjadi pengawas agar perda terlaksana. Karena itu, Komisi A dorong pansus perizinan tahun ini segera bekerja," pungkas dia.
Pertumbuhan tersebut terutama di kawasan yang sejajar dengan akses tol Cinere-Jagorawi (Cijago).
Karena itu, Komisi A DPRD Depok Bidang Perizinan gencar mengawasi berbagai proyek pembangunan properti tanpa perizinan yang lengkap.
Jika ilegal, DPRD tak segan-segan memberikan rekomendasi kepada pemerintah kota untuk menghentikan hingga membongkar bangunan.
Salah satu yang tengah dibidik adalah pembangunan Apartemen Terrace Suites di Cinere milik perusahaan besar sekelas PT Megapolitan. Apartemen tersebut diduga bermasalah dalam hal Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Wakil Ketua Komisi A Hamzah menegaskan, pembangunan apartemen tersebut memang tidak mengantongi IMB. Hamzah menyebut pembangunannya ilegal.
"Memang tidak ada IMB nya, ilegal. SP3 sudah diberikan tinggal menunggu perintah dari Dinas Tata Ruang dan Pemukiman saja kepada Satpol PP. Banyak juga yang harus dibenahi masalah fasos fasum. Margonda saja akan kita sidak apakah sesuai perda. Belum pernah ada kan selama ini pansus aset," tegasnya, Jumat (17/10/2014).
Pihaknya melalui Komisi A tengah membentuk Paniti Khusus (Pansus) Perizinan. Tugasnya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menegakkan Perda.
"Saya rekomendasikan segera bentuk pansus perizinan. Masalah pemukiman banyak tak terpenuhi pengembang. Di dalam perda, 60% dibangun dan 40% fasos fsum. 2 persennya Tempt Pemakaman Umum (TPU), ini masih dilanggaar," ungkapnya.
Hamzah mengungkapkan, maasalah sengketa tanah di Depok sekira 40% tanah bermasalah. Belum lagi banyak oknum yang bermain, pungutan liar, hingga kongkalikong antara pengembang dengan oknum dinas terkait.
"Kalau ini ditegakkan, pasti akan lari ke PBB dan akan meningkatkan PAD. Tujuannya meluruskan menjadi pengawas agar perda terlaksana. Karena itu, Komisi A dorong pansus perizinan tahun ini segera bekerja," pungkas dia.
(izz)
Lihat Juga :
