Jokowi Diminta Buat Bank Tanah untuk Perumahan Rakyat

JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) diminta segera membuat regulasi berupa payung hukum dalam hal pengadaan bank tanah atau ketersediaan tanah untuk perumahan rakyat.

"Untuk mengatur penggalangan dana baik dari APBN, APBD, dana CSR maupun dari badan usaha lainnya. Serta mengatur pengelolaan dan pemanfaatan tanah," ujar Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo dalam rilisnya, Jumat (17/10/2014).

Eddy mengatakan, harapan besar untuk menyelesaikan persoalan hunian layak bagi rakyat Indonesia, saat ini berada di pundak pemerintahan Jokowi-JK.

Jokowi dipercaya mampu menyelesaikan masalah perumahan rakyat dengan cara menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang menghambat dalam pemenuhan hunian layak bagi masyarakat.

Misalnya, penyediaan lahan dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Paling penting, yakni mental para pejabat yang diberikan tanggung jawab harus pro-rakyat.

"Saya yakin dengan visi revolusi mental yang diusung Pak Jokowi, persoalan perumahan rakyat akan mampu diatasi pemerintahan Jokowi-JK," katanya.