Pengusaha Minta Jokowi Tangani Masalah Hunian MBR
Jum'at, 17 Oktober 2014 - 13:33 WIB
Pengusaha Minta Jokowi Tangani Masalah Hunian MBR
A
A
A
JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) harus lebih serius menangani persoalan kebutuhan hunian bagi masyarakat Indonesia, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Sebab, angka backlog akan terus meningkat jika tidak segera diatasi. Dari tahun ke tahun, angka backlog terus meningkat.
Misalnya, pada 2010 ada diangka 13,6 juta unit, pada 2014 sudah meningkat 10,29% menjadi 15 juta unit.
"Lima tahun ke depan, jika tidak segera diselesaikan, backlog diperkirakan mencapai 17 juta KK atau setara 68 juta jiwa rakyat Indonesia belum memiliki rumah layak huni," kata Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo dalam rilisnya, Jumat (17/10/2014).
Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS), kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan tempat tinggal (backlog) pada 2014 sudah mencapai lebih dari 15 juta unit.
"Angka ini akan terus bertambah jika tidak ada solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut," tuturnya.
Pihaknya juga berharap, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dipimpin oleh sosok yang pro rakyat.
"Saya harap, menpera ke depan sosok yang pro rakyat, dan memikirikan persoalan perumahan, khusunya untuk MBR. Kalaupun diberikan kepercayaan, saya siap bekerja," pungkasnya.
Baca: Jokowi Diminta Buat Bank Tanah untuk Perumahan Rakyat)
Sebab, angka backlog akan terus meningkat jika tidak segera diatasi. Dari tahun ke tahun, angka backlog terus meningkat.
Misalnya, pada 2010 ada diangka 13,6 juta unit, pada 2014 sudah meningkat 10,29% menjadi 15 juta unit.
"Lima tahun ke depan, jika tidak segera diselesaikan, backlog diperkirakan mencapai 17 juta KK atau setara 68 juta jiwa rakyat Indonesia belum memiliki rumah layak huni," kata Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo dalam rilisnya, Jumat (17/10/2014).
Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS), kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan tempat tinggal (backlog) pada 2014 sudah mencapai lebih dari 15 juta unit.
"Angka ini akan terus bertambah jika tidak ada solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut," tuturnya.
Pihaknya juga berharap, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dipimpin oleh sosok yang pro rakyat.
"Saya harap, menpera ke depan sosok yang pro rakyat, dan memikirikan persoalan perumahan, khusunya untuk MBR. Kalaupun diberikan kepercayaan, saya siap bekerja," pungkasnya.
Baca: Jokowi Diminta Buat Bank Tanah untuk Perumahan Rakyat)
(izz)
Lihat Juga :
