Utang Luar Negeri RI Naik Jadi Rp3,4 T
Utang Luar Negeri RI Naik Jadi Rp3,4 T
A
A
A
JAKARTA - Jumlah utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Agustus tahun ini naik 11,2% menjadi USD290,4 miliar atau setara Rp3,43 triliun (kurs Rp11.800) dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar USD134,2 miliar.
Dalam publikasi di situs resmi Bank Indonesia (BI) dijelaskan bahwa posisi ULN pada akhir bulan ke-8 tahun ini terdiri dari ULN sektor publik sebesar USD134,2 miliar atau sekitar 46,2% dari total ULN, dan ULN sektor swasta USD156,2 miliar atau mencapai 53,8% dari total ULN.
Dengan perkembangan ini, pertumbuhan tahunan ULN pada Agustus 2014 tercatat lebih tinggi dibandingkan Juli 2014 sebesar 10,2% (year on year), melanjutkan tren pertumbuhan yang terus meningkat sejak Desember 2013. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya, ULN Agustus 2014 lebih rendah 0,2%.
Sementara naiknya ULN pada Agustus 2014 dipengaruhi meningkatnya pertumbuhan ULN sektor publik sebesar 9,9% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,8% (yoy).
"Hal itu, terutama dipengaruhi peningkatan kepemilikan surat utang pemerintah oleh asing.," sebut keterangan BI tersebut.
Sementara itu, ULN sektor swasta tumbuh 12,2% (yoy), lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 13,2% (yoy). Perlambatan ULN sektor swasta pada Agustus 2014 terutama didorong oleh melambatnya pertumbuhan ULN beberapa sektor utama debitor ULN.
Posisi ULN pada akhir Agustus 2014 terutama terpusat pada sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, dan listrik, gas dan air bersih dengan pangsa 78,4% terhadap total ULN swasta).
Pertumbuhan ULN ke empat sektor tersebut pada Agustus 2014 masing-masing sebesar 27,2% (yoy), 12,8% (yoy), 0,1% (yoy), dan 3,9% (yoy). Namun pertumbuhan itu lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan Juli 2014, masing-masing sebesar 28,5% (yoy), 14,2% (yoy), 2,7% (yoy), dan 4,5% (yoy).
Terkait hal itu, Bank Indonesia akan tetap memantau perkembangan ULN dan memperkuat kebijakan pengelolaan ULN, khususnya ULN swasta. Ini dimaksudkan agar ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi.
Dalam publikasi di situs resmi Bank Indonesia (BI) dijelaskan bahwa posisi ULN pada akhir bulan ke-8 tahun ini terdiri dari ULN sektor publik sebesar USD134,2 miliar atau sekitar 46,2% dari total ULN, dan ULN sektor swasta USD156,2 miliar atau mencapai 53,8% dari total ULN.
Dengan perkembangan ini, pertumbuhan tahunan ULN pada Agustus 2014 tercatat lebih tinggi dibandingkan Juli 2014 sebesar 10,2% (year on year), melanjutkan tren pertumbuhan yang terus meningkat sejak Desember 2013. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya, ULN Agustus 2014 lebih rendah 0,2%.
Sementara naiknya ULN pada Agustus 2014 dipengaruhi meningkatnya pertumbuhan ULN sektor publik sebesar 9,9% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,8% (yoy).
"Hal itu, terutama dipengaruhi peningkatan kepemilikan surat utang pemerintah oleh asing.," sebut keterangan BI tersebut.
Sementara itu, ULN sektor swasta tumbuh 12,2% (yoy), lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 13,2% (yoy). Perlambatan ULN sektor swasta pada Agustus 2014 terutama didorong oleh melambatnya pertumbuhan ULN beberapa sektor utama debitor ULN.
Posisi ULN pada akhir Agustus 2014 terutama terpusat pada sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, dan listrik, gas dan air bersih dengan pangsa 78,4% terhadap total ULN swasta).
Pertumbuhan ULN ke empat sektor tersebut pada Agustus 2014 masing-masing sebesar 27,2% (yoy), 12,8% (yoy), 0,1% (yoy), dan 3,9% (yoy). Namun pertumbuhan itu lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan Juli 2014, masing-masing sebesar 28,5% (yoy), 14,2% (yoy), 2,7% (yoy), dan 4,5% (yoy).
Terkait hal itu, Bank Indonesia akan tetap memantau perkembangan ULN dan memperkuat kebijakan pengelolaan ULN, khususnya ULN swasta. Ini dimaksudkan agar ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi.
(rna)
Explore More