DKI Sarankan Anggaran Subsidi BBM untuk Transportasi Umum
A
A
A
JAKARTA - Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Sutanto Soehodho menyarankan, agar anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dilimpahkan kepada transportasi umum.
Hal ini dikatakannya menanggapi rencana kenaikan harga BBM subsidi yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada November tahun ini.
"Saya setuju, BBM tidak disubsidi lagi, tapi daripada memberikan subsidi kepada kendaraan pribadi, kasih ke transportasi umum saja," ujarnya dia di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Jumat (24/10/2014).
Dia berharap, subsidi yang dilimpahkan tersebut menjadikan ongkos transportasi umum gratis. "Kalau perlu gratis. Kalau transportasi gratis, masih ada sepeda motor, pasti (pilih) ke gratis kan," katanya.
Menurutnya, saat ini biaya transportasi umum dengan biaya naik kendaraan bermotor masih jauh lebih murah menggunakan kendaraan bermotor.
Sebab, jika ongkos transportasi umum digratiskan, maka masyarakat akan lebih memilih untuk naik transportasi umum.
"Itu semua instrumen saya untuk meredam orang menggunakan kendaraan pribadi. Kita berharap ada kebijakan yang mendukung penggunaan angkutan publik," pungkasnya.
Hal ini dikatakannya menanggapi rencana kenaikan harga BBM subsidi yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada November tahun ini.
"Saya setuju, BBM tidak disubsidi lagi, tapi daripada memberikan subsidi kepada kendaraan pribadi, kasih ke transportasi umum saja," ujarnya dia di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Jumat (24/10/2014).
Dia berharap, subsidi yang dilimpahkan tersebut menjadikan ongkos transportasi umum gratis. "Kalau perlu gratis. Kalau transportasi gratis, masih ada sepeda motor, pasti (pilih) ke gratis kan," katanya.
Menurutnya, saat ini biaya transportasi umum dengan biaya naik kendaraan bermotor masih jauh lebih murah menggunakan kendaraan bermotor.
Sebab, jika ongkos transportasi umum digratiskan, maka masyarakat akan lebih memilih untuk naik transportasi umum.
"Itu semua instrumen saya untuk meredam orang menggunakan kendaraan pribadi. Kita berharap ada kebijakan yang mendukung penggunaan angkutan publik," pungkasnya.
(izz)