4.000 Izin Pertambangan Bermasalah Terancam Dicabut
Kamis, 30 Oktober 2014 - 14:56 WIB
4.000 Izin Pertambangan Bermasalah Terancam Dicabut
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah akan mengambil sikap tegas terhadap pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang belum memiliki sertifikasi clean and clear (CnC).
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Sukhyar mengatakan, dari 10.776 IUP, hanya 5.969 yang memiliki status CnC. Penataan IUP dilakukan sejak awal tahun bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Direktorat Jenderal Pajak, serta instansi terkait.
Sukhyar mengatakan, lintas sektor melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah selaku penerbit IUP untuk melakukan rekonsiliasi dengan pelaku usaha.
"Akhir tahun ini sudah disepakat harus selesai. Kalau tidak selesai maka IUP non CnC akan dicabut. Saya akan sampaikan ini ke Pak Menteri (ESDM) dan kemudian disampaikan ke DPR," kata Sukhyar di Jakarta, Kamis (30/10/2014).
Dia menuturkan, sekitar 4.000 pemegang IUP belum memiliki status CnC lantaran wilayah tambangnya tumpang tindih dengan IUP lain. Saat ini, pemerintah melakukan rekonsiliasi dengan mereka yang belum memilki CnC.
"Jika tidak tercapai maka semua IUP yang tumpang tindih tersebut akan dicabut," kata dia.
Sukhyar menambahkan, jika 4.000 IUP dicabut maka sekitar 2 juta hektare (ha) wilayah tambang akan terlantar. Namun demikian, wilayah tambang itu tidak akan direklamasi karena pemegang IUP tidak menyetorkan dana reklamasi ke pemerintah daerah.
"Daripada kerusakan lingkungan terus terjadi, lebih baik dicabut semua izinnya. Lagi pula masing-masing pemegang IUP kan merasa benar," ujarnya.
Sukhyar menjelaskan, 2 juta lahan terlantar itu rencananya akan menjadi wilayah pencadangan negara. Dengan begitu, aksi pertambangan ilegal bisa diminimalisir.
"Butuh konsultasi dengan DPR untuk menetapkan lahan tersebut menjadi wilayah pencadangan negara," tutup Sukhyar.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Sukhyar mengatakan, dari 10.776 IUP, hanya 5.969 yang memiliki status CnC. Penataan IUP dilakukan sejak awal tahun bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Direktorat Jenderal Pajak, serta instansi terkait.
Sukhyar mengatakan, lintas sektor melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah selaku penerbit IUP untuk melakukan rekonsiliasi dengan pelaku usaha.
"Akhir tahun ini sudah disepakat harus selesai. Kalau tidak selesai maka IUP non CnC akan dicabut. Saya akan sampaikan ini ke Pak Menteri (ESDM) dan kemudian disampaikan ke DPR," kata Sukhyar di Jakarta, Kamis (30/10/2014).
Dia menuturkan, sekitar 4.000 pemegang IUP belum memiliki status CnC lantaran wilayah tambangnya tumpang tindih dengan IUP lain. Saat ini, pemerintah melakukan rekonsiliasi dengan mereka yang belum memilki CnC.
"Jika tidak tercapai maka semua IUP yang tumpang tindih tersebut akan dicabut," kata dia.
Sukhyar menambahkan, jika 4.000 IUP dicabut maka sekitar 2 juta hektare (ha) wilayah tambang akan terlantar. Namun demikian, wilayah tambang itu tidak akan direklamasi karena pemegang IUP tidak menyetorkan dana reklamasi ke pemerintah daerah.
"Daripada kerusakan lingkungan terus terjadi, lebih baik dicabut semua izinnya. Lagi pula masing-masing pemegang IUP kan merasa benar," ujarnya.
Sukhyar menjelaskan, 2 juta lahan terlantar itu rencananya akan menjadi wilayah pencadangan negara. Dengan begitu, aksi pertambangan ilegal bisa diminimalisir.
"Butuh konsultasi dengan DPR untuk menetapkan lahan tersebut menjadi wilayah pencadangan negara," tutup Sukhyar.
(rna)
Lihat Juga :
