Aher Usulkan Regulasi Peningkatan Biaya Publikasi
Selasa, 25 November 2014 - 16:53 WIB
Aher Usulkan Regulasi Peningkatan Biaya Publikasi
A
A
A
BANDUNG - Dunia usaha diminta untuk menyisihkan sebagian anggaran iklannya untuk media lokal. Ini ditujukan untuk mengembangkan kearifan lokal.
Demikian dikatakan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dalam sambutannya pada pertemuan Bakohumas Tahunan Tingkat Nasional 2014 yang berlangsung di Hotel Harris Bandung, Selasa (25/11/2014).
"Saya harap ada regulasi agar semua dunia usaha menyisihkan 20% iklannya disalurkan ke media lokal. Harus ada masukan yang memadai dari dunia usaha bagi media lokal agar bisa berkembang, juga kearifan lokalnnya terangkat," ungkapnya.
Dia mengakui, beriklan di media lokal memang tidak seefektif dibandingkan beriklan di media nasional. Tetapi, kata dia, media lokal pun harus hidup, karenanya regulasi itu sangat diharapkan sebagai bentuk dukungan.
"Jangan sampai masyarakat yang ada di daerah melulu dicekoki tayangan tentang kerasnya dunia politik, sedangkan kearifan lokalnya mereka tidak tahu," katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, trennya sekarang sudah berubah. Kepala daerah yang hanya memiliki warga tidak lebih dari 200.000 orang beriklannya hingga media nasional. Akibatnya kearifan lokal di daerahnya kurang terangkat, media lokalnya pun lesu.
"Masyarakat di Jabar, misalnya, butuh informasi kedaerahan, informasi tentang kejabaran. Media lokal harus hidup sehingga wisdom terjadi di tengah masyarakat. Bagaimana mau hidup kalau dunia usahanya beriklan terus di media nasional," tuturnya.
Terkait kehumasan, dia menyatakan, humas merupakan wajah dari suatu lembaga. Wajah lembaga jangan buruk, apalagi kalau buruk karena pengelolaan yang kurang baik.
"Iklan harus lebih masif lagi dilakukan. Hal yang wajar apa yang kita lakukan diketahui masyarakat. Kalau tidak memberitahukannya, nanti banyak terjadi suudzon atas apa yang kita lakukan. Iklan ke media nasional maupun lokal harus proporsional," katanya.
Dia menceritakan, ketika tahun 2009 di Jabar pemprov mencetak buku gratis sekitar 38 juta eksemplar untuk sekolah-sekolah, beritanya biasa saja. Tahun berikutnya pun demikian. Malah yang jadi besar adalah ketika ada sekitar 400.000 buku yang salah alamat dan jadi berita besar.
"Ini entah karena kekurangterampilan kehumasan atau kurang kuatnya biaya publikasi. Karenanya, keterampilan kehumasan mesti ditingkatkan lagi serta sisi alokasi dana publikasinya harus diperkuat lagi," paparnya.
Di tempat yang sama, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara menanggapi usulan Gubernur Jabar terkait regulasi peiklanan, hal tersebut merupakan kewenangan dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atau KPID.
"Kalau dari sisi kominfo lebih pada pengembangan infrastruktur yakni pengadaan frekuensi. Hal tersebut lebih kepada kewenangan KPI maupun KPID. KPID itu dipilih oleh DPRD sebetulnya. Jadi pa gub saya sarankan bicara mengenai hal itu ke KPID," katanya.
Menyinggung kehumasan, dia menyebutkan, humas pemerintah di semua institusi kini punya peran strategis. Humas tidak sebatas memoles citra, tapi juga meningkatkan kinerja lembaga. Tugas-tugas kehumasan ke depan tak lagi mudah dan tak bisa dianggap ringan.
"Ada kompleksitas masalah yang harus ikut diselesaikan oleh praktisi humas. Karena itulah, di waktu mendatang Humas merupakan profesi yang dibutuhkan. Profesionalisme Humas kian ditantang. Dengan begitu, jabatan di bidang kehumasan harus diisi oleh orang-orang dengan kualifikasi tertentu," ungkapnya.
Dalam rangka meningkatkan profesionalisme humas dalam pelayanan informasi kepada publik, Kementerian Kominfo cq. Bakohumas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadakan pertemuan Bakohumas Tingkat Nasional. Kegiatan ini bersinergi dengan Bakohumas Expo dan Anugerah Media Humas (AMH).
Bakohumas expo bertujuan mensosialisasikan kebijakan sektoral berbasiskan pelayanan publik kepada pemangku kepentingan (stakeholder). Selain itu, Bakohumas expo untuk menggali dan mengembangkan potensi kehumasan serta penyediaan ragam kategori informasi publik sebagai wujud keterbukaan informasi.
Hal tersebut selaras dengan implementasi hak konstitusional warga negara dalam memperoleh informasi proporsional.
Kominfo mendorong setiap stand berpartisipasi dalam Bakohumas Expo tidak semata pasif menyajikan informasi, tapi juga menyediakan konselor untuk memberikan edukasi kepada masyarakat atas kebijakan institusinya.
Bahkan bila memungkinkan ada kebijakan terkait pelayanan atau perizinan yang bisa diproses melalui kegiatan pameran ini.
Pada kesempatan tersebut juga diberikan anugerah media humas secara simbolis kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. Jabar menjadi juara umum tiga kali secara berturut-turut dari tahun 2011-2013 dalam anugerah media humas ini.
Di tahun 2013, Jabar berhasil menyabet penghargaan anugerah media humas sebagai terbaik I untuk kategori pemberitaan media internal pemerintah provinsi/kabupaten/kota, advertorial pemerintah provinsi/kabupaten/kota, laporan kerja provinsi/kabupaten/kota, kategori merchandise utama pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan juara umum anugerah media humas 2013.
Demikian dikatakan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dalam sambutannya pada pertemuan Bakohumas Tahunan Tingkat Nasional 2014 yang berlangsung di Hotel Harris Bandung, Selasa (25/11/2014).
"Saya harap ada regulasi agar semua dunia usaha menyisihkan 20% iklannya disalurkan ke media lokal. Harus ada masukan yang memadai dari dunia usaha bagi media lokal agar bisa berkembang, juga kearifan lokalnnya terangkat," ungkapnya.
Dia mengakui, beriklan di media lokal memang tidak seefektif dibandingkan beriklan di media nasional. Tetapi, kata dia, media lokal pun harus hidup, karenanya regulasi itu sangat diharapkan sebagai bentuk dukungan.
"Jangan sampai masyarakat yang ada di daerah melulu dicekoki tayangan tentang kerasnya dunia politik, sedangkan kearifan lokalnya mereka tidak tahu," katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, trennya sekarang sudah berubah. Kepala daerah yang hanya memiliki warga tidak lebih dari 200.000 orang beriklannya hingga media nasional. Akibatnya kearifan lokal di daerahnya kurang terangkat, media lokalnya pun lesu.
"Masyarakat di Jabar, misalnya, butuh informasi kedaerahan, informasi tentang kejabaran. Media lokal harus hidup sehingga wisdom terjadi di tengah masyarakat. Bagaimana mau hidup kalau dunia usahanya beriklan terus di media nasional," tuturnya.
Terkait kehumasan, dia menyatakan, humas merupakan wajah dari suatu lembaga. Wajah lembaga jangan buruk, apalagi kalau buruk karena pengelolaan yang kurang baik.
"Iklan harus lebih masif lagi dilakukan. Hal yang wajar apa yang kita lakukan diketahui masyarakat. Kalau tidak memberitahukannya, nanti banyak terjadi suudzon atas apa yang kita lakukan. Iklan ke media nasional maupun lokal harus proporsional," katanya.
Dia menceritakan, ketika tahun 2009 di Jabar pemprov mencetak buku gratis sekitar 38 juta eksemplar untuk sekolah-sekolah, beritanya biasa saja. Tahun berikutnya pun demikian. Malah yang jadi besar adalah ketika ada sekitar 400.000 buku yang salah alamat dan jadi berita besar.
"Ini entah karena kekurangterampilan kehumasan atau kurang kuatnya biaya publikasi. Karenanya, keterampilan kehumasan mesti ditingkatkan lagi serta sisi alokasi dana publikasinya harus diperkuat lagi," paparnya.
Di tempat yang sama, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara menanggapi usulan Gubernur Jabar terkait regulasi peiklanan, hal tersebut merupakan kewenangan dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atau KPID.
"Kalau dari sisi kominfo lebih pada pengembangan infrastruktur yakni pengadaan frekuensi. Hal tersebut lebih kepada kewenangan KPI maupun KPID. KPID itu dipilih oleh DPRD sebetulnya. Jadi pa gub saya sarankan bicara mengenai hal itu ke KPID," katanya.
Menyinggung kehumasan, dia menyebutkan, humas pemerintah di semua institusi kini punya peran strategis. Humas tidak sebatas memoles citra, tapi juga meningkatkan kinerja lembaga. Tugas-tugas kehumasan ke depan tak lagi mudah dan tak bisa dianggap ringan.
"Ada kompleksitas masalah yang harus ikut diselesaikan oleh praktisi humas. Karena itulah, di waktu mendatang Humas merupakan profesi yang dibutuhkan. Profesionalisme Humas kian ditantang. Dengan begitu, jabatan di bidang kehumasan harus diisi oleh orang-orang dengan kualifikasi tertentu," ungkapnya.
Dalam rangka meningkatkan profesionalisme humas dalam pelayanan informasi kepada publik, Kementerian Kominfo cq. Bakohumas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadakan pertemuan Bakohumas Tingkat Nasional. Kegiatan ini bersinergi dengan Bakohumas Expo dan Anugerah Media Humas (AMH).
Bakohumas expo bertujuan mensosialisasikan kebijakan sektoral berbasiskan pelayanan publik kepada pemangku kepentingan (stakeholder). Selain itu, Bakohumas expo untuk menggali dan mengembangkan potensi kehumasan serta penyediaan ragam kategori informasi publik sebagai wujud keterbukaan informasi.
Hal tersebut selaras dengan implementasi hak konstitusional warga negara dalam memperoleh informasi proporsional.
Kominfo mendorong setiap stand berpartisipasi dalam Bakohumas Expo tidak semata pasif menyajikan informasi, tapi juga menyediakan konselor untuk memberikan edukasi kepada masyarakat atas kebijakan institusinya.
Bahkan bila memungkinkan ada kebijakan terkait pelayanan atau perizinan yang bisa diproses melalui kegiatan pameran ini.
Pada kesempatan tersebut juga diberikan anugerah media humas secara simbolis kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. Jabar menjadi juara umum tiga kali secara berturut-turut dari tahun 2011-2013 dalam anugerah media humas ini.
Di tahun 2013, Jabar berhasil menyabet penghargaan anugerah media humas sebagai terbaik I untuk kategori pemberitaan media internal pemerintah provinsi/kabupaten/kota, advertorial pemerintah provinsi/kabupaten/kota, laporan kerja provinsi/kabupaten/kota, kategori merchandise utama pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan juara umum anugerah media humas 2013.
(gpr)
Lihat Juga :
