Pengamat Ragukan RI Dapat Diskon Minyak dari Sonangol
Senin, 01 Desember 2014 - 17:26 WIB
Pengamat Ragukan RI Dapat Diskon Minyak dari Sonangol
A
A
A
JAKARTA - Pakar energi dari Universitas Indonesia, Iwa Garniwa meragukan Indoensia akan mendapatkan diskon dalam pembelian minyak dari Sonangol di Angola.
Menurutnya, ngola masuk dalam anggota pengekspor minyak, sehingga terikat dengan harga pasar dunia.
Dia mengatakan, pemerintah dinilai melakukan kebohongan publik jika realisasi kerja sama impor minyak dari Sonangol EP batal dilaksanakan.
Pasalnya, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Sudirman Said sebelum kontrak ditandatangani sudah melakukan pencitraan ke publik dengan mengatakan ada diskon USD15 per barel atau penghematan Rp30 miliar per hari.
"Pembelian minyak Goverment to Goverment bisa saja terjadi. Namun Angola itu masuk dalam anggota pengekspor minyak, artinya mereka juga terikat dengan harga pasar dunia," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (1/12/2014).
Menurutnya, diskon bisa saja diberikan apabila kerja sama itu Goverment to Goverment. Artinya, yang memberikan diskon adalah pemerintah.
Sementara, Angola sebagai negara pengekspor minyak bagian dari OPEC tidak bisa serta merta menurunkan harga di bawah harga market.
"Diskon itu ada di kebijakan negara. Kalau Angola tidak termasuk dari anggota OPEC, dia bisa memberikan diskon. Pasalnya, Angola adalah anggota OPEC," tegasnya.
Seharusnya, lanjut Iwa, sebagai tokoh publik, pernyataan Presiden dan menteri ESDM serta menteri BUMN itu mewakili jajaran di bawahnya seperti Pertamina.
"Pernyataan mereka seharusnya mewakili jajajaran di bawahnya. Kalau pernyataan Presiden dan menteri tidak bisa dipercaya bakal susah juga jajaran di bawahnya," tegasnya.
Menurut dia, kepercayaan itu dimulai dari Presiden, kemudian level berikutnya yaitu Menteri ESDM dan BUMN, lalu operator Pertamina. Di sini terlihat perbedaan penafsiran antara jajaran menteri dengan Pertamina.
"Situasi sekarang, terajdi perbedaan antara Pertamina, Menteri BUMN dan Menteri ESDM. Siapa yang melakukan kesalahan," pungkasnya.
Menurutnya, ngola masuk dalam anggota pengekspor minyak, sehingga terikat dengan harga pasar dunia.
Dia mengatakan, pemerintah dinilai melakukan kebohongan publik jika realisasi kerja sama impor minyak dari Sonangol EP batal dilaksanakan.
Pasalnya, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Sudirman Said sebelum kontrak ditandatangani sudah melakukan pencitraan ke publik dengan mengatakan ada diskon USD15 per barel atau penghematan Rp30 miliar per hari.
"Pembelian minyak Goverment to Goverment bisa saja terjadi. Namun Angola itu masuk dalam anggota pengekspor minyak, artinya mereka juga terikat dengan harga pasar dunia," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (1/12/2014).
Menurutnya, diskon bisa saja diberikan apabila kerja sama itu Goverment to Goverment. Artinya, yang memberikan diskon adalah pemerintah.
Sementara, Angola sebagai negara pengekspor minyak bagian dari OPEC tidak bisa serta merta menurunkan harga di bawah harga market.
"Diskon itu ada di kebijakan negara. Kalau Angola tidak termasuk dari anggota OPEC, dia bisa memberikan diskon. Pasalnya, Angola adalah anggota OPEC," tegasnya.
Seharusnya, lanjut Iwa, sebagai tokoh publik, pernyataan Presiden dan menteri ESDM serta menteri BUMN itu mewakili jajaran di bawahnya seperti Pertamina.
"Pernyataan mereka seharusnya mewakili jajajaran di bawahnya. Kalau pernyataan Presiden dan menteri tidak bisa dipercaya bakal susah juga jajaran di bawahnya," tegasnya.
Menurut dia, kepercayaan itu dimulai dari Presiden, kemudian level berikutnya yaitu Menteri ESDM dan BUMN, lalu operator Pertamina. Di sini terlihat perbedaan penafsiran antara jajaran menteri dengan Pertamina.
"Situasi sekarang, terajdi perbedaan antara Pertamina, Menteri BUMN dan Menteri ESDM. Siapa yang melakukan kesalahan," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
