Ini Tantangan Pemda Terbitkan Obligasi

JAKARTA - Direktur Utama PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Ronald T Andi Kasim memandang bahwa audit keuangan menjadi salah satu tantangan dalam penerbitan obligasi oleh pemerintah daerah (pemda).

"Sayang kalau hanya karena pemda tidak bisa menerbitkan obligasi hanya karena tidak lolos audit keuangan, berbeda dengan perusahaan di bursa yang diaudit oleh kantor akuntan publik (KAP), keuangan pemda di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selanjutnya melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan," ujarnya dalam Workshop Nasional bertajuk Pembiayaan Alternatif Melalui Pasar Modal Bagi Kota atau Kabupaten di Indonesia di Jakarta, Kamis (4/12/2014).

Dia mengatakan, Pefindo dari sisi pemeringkat siap membantu dalam proses pemeringkatan kredit pemda terkait rencana penerbitan obligasi selama rencana itu pasti.

"Kalau pemda sudah melaporkan kepastian penerbitan obligasi kepada OJK, biasanya kami rating dahulu, namun kalau masih sebatas wacana, kami hanya melakukan financial mangement assesment (FMA)," jelasnya.

Sampai saat ini, Pefindo sudah melakukan FMA terhadap kota Makassar, Balikpapan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, Pemprov Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, serta Pemprov Jawa Timur. Pemprov Jabar mendapat peringkat AA+, sementara Pemprov DKI Jakarta mendapat AA-.

Sejauh ini baru Pemprov Jabar yang menunjukan keseriusannya dalam rencana penerbitan obligasi senilai Rp 4 triliun.

"Kami harap obligasi pemda Jabar benar-benar terbit tahun depan, obligasi merupakan alternatif sumber pembiayaan yang tepat karena dananya cepat cair dan cicilannya yang lebih ringan dibanding pinjaman bank misalnya," tutur dia.