Jokowi Diyakini Mampu Atasi Jurang Pemda-Pengusaha
A
A
A
JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meyakini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mampu mengatasi jurang antara pemerintah daerah (pemda) dan pengusaha dengan strategi pendekatan komunikasi baru yang diperkenalkan oleh Jokowi.
Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto yakin bahwa kendala belum tercapainya integrasi peran dunia usaha dengan peran pemerintah daerah akan dapat diatasi.
"Integrasi peran dunia usaha dengan pemerintah daerah ini penting karena dunia usaha tidak lagi merupakan entitas usaha yang hanya mengejar keuntungan," ujar dia di Pullman Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2014).
Menurutnya, dunia usaha kini juga bertanggung Jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sebab itu, maka dunia usaha perlu dilibatkan dalam proses perencanaan dan proses evaluasi regulasi yang menjadi kewenangan pemda.
Lebih lanjut dia menerangkan, salah satu perubahan penting yang diusung mantan Wali Kota Solo ini adalah konsep pembangunan yang dimulai dari wilayah pinggir.
"Konsep ini mempunyai implikasi bahwa pembangunan akan berlangsung di daerah dan untuk daerah," tutur Suryo.
Suryo menegaskan, dukungan Kadin terhadap dunia usaha di daerah yang disalurkan melalui penguatan UMKM selama empat tahun terakhir perlu ditingkatkan dengan lebih tegas dan lebih cepat.
Dia menyebutkan, jumlah UMKM saat ini telah mencapai 60 juta usaha yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air. Kontribusi UMKM kepada PDB pada 2012 pun mencapai 57%, dengan menampung tenaga kerja lebih dari 100 juta dari total angkatan kerja 120 juta orang.
"Kadin yakin dengan strategi pembangunan dari desa dan daerah terpencil, maka cita-cita menciptakan ekonomi inklusif akan lebih cepat tercapai," tukasnya.
Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto yakin bahwa kendala belum tercapainya integrasi peran dunia usaha dengan peran pemerintah daerah akan dapat diatasi.
"Integrasi peran dunia usaha dengan pemerintah daerah ini penting karena dunia usaha tidak lagi merupakan entitas usaha yang hanya mengejar keuntungan," ujar dia di Pullman Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2014).
Menurutnya, dunia usaha kini juga bertanggung Jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sebab itu, maka dunia usaha perlu dilibatkan dalam proses perencanaan dan proses evaluasi regulasi yang menjadi kewenangan pemda.
Lebih lanjut dia menerangkan, salah satu perubahan penting yang diusung mantan Wali Kota Solo ini adalah konsep pembangunan yang dimulai dari wilayah pinggir.
"Konsep ini mempunyai implikasi bahwa pembangunan akan berlangsung di daerah dan untuk daerah," tutur Suryo.
Suryo menegaskan, dukungan Kadin terhadap dunia usaha di daerah yang disalurkan melalui penguatan UMKM selama empat tahun terakhir perlu ditingkatkan dengan lebih tegas dan lebih cepat.
Dia menyebutkan, jumlah UMKM saat ini telah mencapai 60 juta usaha yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air. Kontribusi UMKM kepada PDB pada 2012 pun mencapai 57%, dengan menampung tenaga kerja lebih dari 100 juta dari total angkatan kerja 120 juta orang.
"Kadin yakin dengan strategi pembangunan dari desa dan daerah terpencil, maka cita-cita menciptakan ekonomi inklusif akan lebih cepat tercapai," tukasnya.
(rna)