Jokowi Diminta Wajibkan Toko Modern Tampung 30% UMKM
Sabtu, 13 Desember 2014 - 18:20 WIB
Jokowi Diminta Wajibkan Toko Modern Tampung 30% UMKM
A
A
A
BANDUNG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mewajibkan para retailer besar atau toko modern seperti Indomaret, Alfamart, atau Carrefour untuk menampung produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebesar 30%.
Pendiri Gerakan Wirausaha Nasional Oneintweenty Movement Budi S Isman mengatakan, pemerintah sedianya memberikan kebijakan yang membantu UMKM untuk berkembang. Sebab, selama ini kendala UMKM yaitu pasar yang terbatas.
"Buat kebijakan yang mereka mampu menampung misalnya 30% produk UMKM. Enggak perlu 50%, 30% saja. Itu akan berkembang. Karena salah satu isunya pasar, distribusi. Mereka punya produk tapi enggak punya pasar," ujarnya kepada Sindonews di Universitas Padjajaran, Bandung, Sabtu (13/12/2014).
Namun, biaya untuk produk UMKM masuk ke retailer yang besar itu, sebaiknya diubah menjadi murah. Karena hal tersebut akan percuma.
"Pemerintah harusnya mencarikan teknologi yang murah meriah juga, tepat guna. Untuk bisa dipakai UMKM. Dan kalau ini bisa, itu cepat meningkatkan produktivitas dari UMKM," terangnya.
Selain itu, pemerintah diminta membantu permodalan para pelaku UMKM, namun jangan dengan persyaratan yang sulit.
"Kalau permodalan menurut saya, serba susah ya. Perlu kita bantu. Jangan juga sampai kita berikan modal tapi persyaratan sulit. Enggak ada gunanya juga. Kalau mau ya berikan, tapi bukan gratis," pungkas Budi.
Pendiri Gerakan Wirausaha Nasional Oneintweenty Movement Budi S Isman mengatakan, pemerintah sedianya memberikan kebijakan yang membantu UMKM untuk berkembang. Sebab, selama ini kendala UMKM yaitu pasar yang terbatas.
"Buat kebijakan yang mereka mampu menampung misalnya 30% produk UMKM. Enggak perlu 50%, 30% saja. Itu akan berkembang. Karena salah satu isunya pasar, distribusi. Mereka punya produk tapi enggak punya pasar," ujarnya kepada Sindonews di Universitas Padjajaran, Bandung, Sabtu (13/12/2014).
Namun, biaya untuk produk UMKM masuk ke retailer yang besar itu, sebaiknya diubah menjadi murah. Karena hal tersebut akan percuma.
"Pemerintah harusnya mencarikan teknologi yang murah meriah juga, tepat guna. Untuk bisa dipakai UMKM. Dan kalau ini bisa, itu cepat meningkatkan produktivitas dari UMKM," terangnya.
Selain itu, pemerintah diminta membantu permodalan para pelaku UMKM, namun jangan dengan persyaratan yang sulit.
"Kalau permodalan menurut saya, serba susah ya. Perlu kita bantu. Jangan juga sampai kita berikan modal tapi persyaratan sulit. Enggak ada gunanya juga. Kalau mau ya berikan, tapi bukan gratis," pungkas Budi.
(izz)
Lihat Juga :
