OJK Minta BPR Persiapkan Diri Hadapi MEA 2015
Rabu, 24 Desember 2014 - 02:21 WIB
OJK Minta BPR Persiapkan Diri Hadapi MEA 2015
A
A
A
DENPASAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali meminta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mempersiapkan diri menyambut era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015.
Kepala Kantor OJK Provinsi Bali, Zulmi mengatakan, tantangan yang dihadapi industri perbankan termasuk Badan Perkreditan Rakyat (BPR), akan semakin berat dan kompetitif.
Apalagi, dengan makin dekatnya pemberlakuan MEA di semua negara ASEAN termasuk Indonesia, maka perbankan termasuk BPR harus mempersiapkan diri dengan baik.
Meski sebenarnya perbankan baru bergabung MEA 2020, namun dari sekarang harus mempersiapkan diri untuk menerapkannya.
"Ke depan BPR seperti di Bali akan menghadapi tantangan kondisi ekonomi global yang makin kompetitif seiring pemberlakukan MEA," kata Zulmi, Selasa (23/12/2014).
Perbankan harus meningkatkan kompetensi utamanya dari sisi sumber daya manusia (SDM). Semua harus bisa menjalankan fungsi dan tugasnya secara benar, seperti komisaris, pemegang saham dan direksi
"Kita tahu komisaris merupakan perpanjangan tangan bank dan pemilik untuk melakukan fungsi pengawasan internal," ujarnya.
Mengacu pada PP Nomor 20 tahun 2014, yang mulai berlaku pada 2015, sudah disepakati aturan main, bagaimana kegiatan BPR dijalankan.
Bagaimana operasional BPR diatur seperti dari aspek kecukupan, pengurus, besarnya modal harus diperhatikan.
Dia mengakui masih ada beberapa BPR yang fungsinya belum berjalan dengan baik. Komisaris yang ditunjuk sebagai pengawasan termasuk meluruskan kebijakan dan direksi yang melaksanakan, namun dalam praktiknya komisaris turut campur dalam operasional BPR.
"Masih ada komisaris yang terlibat kegiatan operasional bank, maka bagaimana cara kita ke depan bisa kembali ke khitah, masing-masing kembali pada tugas dan fungsinya masing-masing," tandasnya.
Kepala Kantor OJK Provinsi Bali, Zulmi mengatakan, tantangan yang dihadapi industri perbankan termasuk Badan Perkreditan Rakyat (BPR), akan semakin berat dan kompetitif.
Apalagi, dengan makin dekatnya pemberlakuan MEA di semua negara ASEAN termasuk Indonesia, maka perbankan termasuk BPR harus mempersiapkan diri dengan baik.
Meski sebenarnya perbankan baru bergabung MEA 2020, namun dari sekarang harus mempersiapkan diri untuk menerapkannya.
"Ke depan BPR seperti di Bali akan menghadapi tantangan kondisi ekonomi global yang makin kompetitif seiring pemberlakukan MEA," kata Zulmi, Selasa (23/12/2014).
Perbankan harus meningkatkan kompetensi utamanya dari sisi sumber daya manusia (SDM). Semua harus bisa menjalankan fungsi dan tugasnya secara benar, seperti komisaris, pemegang saham dan direksi
"Kita tahu komisaris merupakan perpanjangan tangan bank dan pemilik untuk melakukan fungsi pengawasan internal," ujarnya.
Mengacu pada PP Nomor 20 tahun 2014, yang mulai berlaku pada 2015, sudah disepakati aturan main, bagaimana kegiatan BPR dijalankan.
Bagaimana operasional BPR diatur seperti dari aspek kecukupan, pengurus, besarnya modal harus diperhatikan.
Dia mengakui masih ada beberapa BPR yang fungsinya belum berjalan dengan baik. Komisaris yang ditunjuk sebagai pengawasan termasuk meluruskan kebijakan dan direksi yang melaksanakan, namun dalam praktiknya komisaris turut campur dalam operasional BPR.
"Masih ada komisaris yang terlibat kegiatan operasional bank, maka bagaimana cara kita ke depan bisa kembali ke khitah, masing-masing kembali pada tugas dan fungsinya masing-masing," tandasnya.
(dmd)
