Program PUMP BPJS Jateng 2014 Tak Terserap Maksimal
Rabu, 31 Desember 2014 - 06:07 WIB
Program PUMP BPJS Jateng 2014 Tak Terserap Maksimal
A
A
A
JAKARTA - Program Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Wilayah Kanwil Jawa Tengah, sepanjang 2014 tak terserap dengan maksimal.
Anggaran yang disediakan sebesar Rp12 Miliar atau untuk 343 unit rumah, hanya terealisasi sebesar Rp920 juta atau hanya 46 unit rumah.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng dan DI Yogyakarta, Edi Syahrial mengatakan, kendala yang dihadapi untuk penyaluran dana PUMP, adalah masalah verifikasi dari perbankan.
Menurutnya, beberapa kasus ditemukan pekerja yang mengajukan program PUMP, setelah diverifikasi ternyata gajinya tidak bisa untuk mendapatkan persetujuan dari Bank.
“Faktor upah menjadi salah satu kendala utama, karena memang UMK di Jateng ini masih cukup rendah dibandingkan dengan daerah lain, seperti Jakarta, Jawa Barat maupun Jawa Timur,” ujar Edi di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (30/12/2014).
Dirinya mengaku, BPJS sudah melakukan diskusi dengan pemerintah untuk mencari solusi bagaimana supaya program PUMP bisa terserap secara maksimal.
”Salah satunya kita mengusulkan untuk mendorong pembangunan perumahan untuk pekerja pabrik, dan lainnya,” imbuhnya.
Sementara itu, terkait dengan pencapaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan wilayah Jateng dan DIY, untuk sektor formal perusahaan sudah mencapai 3.919 perusahaan sampai November 2014. Sedangkan untuk pekerjanya mencapai 391.924 tenaga kerja formal dan 486.641 tenaga kerja sektor informal.
Sementara untuk pencapaian kepesertaan program khusus jasa kostruksi, ada sekitar 24.483 Proyek dengan jumlah tenaga kerja yang dijaminkan mencapai 1.641.556 tenaga kerja.
Kepala Pelayanan wilayah BPJS Ketenagakerjaan Soenaryo menambahkan, ke depan BPJS akan terus memacu kepesertaan untuk sektor bukan penerima upah, seperti pedagang kali lima (PKL), tukang ojek, pedagang pasar, loper koran dan lainnya.
Dia menambahkan, masyarakat yang masuk golong bekerja sendiri dengan mengikuti program ini maka akan mendapatkan fasilitas yang lebih baik ketimbang dari Jamkesmas maupun jamkesda.
“Tahun depan kita akan terus menggalakan sosialisasi sampai tingkat bawah, untuk terus meningkatkan kepesertaan,” tandasnya.
Anggaran yang disediakan sebesar Rp12 Miliar atau untuk 343 unit rumah, hanya terealisasi sebesar Rp920 juta atau hanya 46 unit rumah.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng dan DI Yogyakarta, Edi Syahrial mengatakan, kendala yang dihadapi untuk penyaluran dana PUMP, adalah masalah verifikasi dari perbankan.
Menurutnya, beberapa kasus ditemukan pekerja yang mengajukan program PUMP, setelah diverifikasi ternyata gajinya tidak bisa untuk mendapatkan persetujuan dari Bank.
“Faktor upah menjadi salah satu kendala utama, karena memang UMK di Jateng ini masih cukup rendah dibandingkan dengan daerah lain, seperti Jakarta, Jawa Barat maupun Jawa Timur,” ujar Edi di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (30/12/2014).
Dirinya mengaku, BPJS sudah melakukan diskusi dengan pemerintah untuk mencari solusi bagaimana supaya program PUMP bisa terserap secara maksimal.
”Salah satunya kita mengusulkan untuk mendorong pembangunan perumahan untuk pekerja pabrik, dan lainnya,” imbuhnya.
Sementara itu, terkait dengan pencapaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan wilayah Jateng dan DIY, untuk sektor formal perusahaan sudah mencapai 3.919 perusahaan sampai November 2014. Sedangkan untuk pekerjanya mencapai 391.924 tenaga kerja formal dan 486.641 tenaga kerja sektor informal.
Sementara untuk pencapaian kepesertaan program khusus jasa kostruksi, ada sekitar 24.483 Proyek dengan jumlah tenaga kerja yang dijaminkan mencapai 1.641.556 tenaga kerja.
Kepala Pelayanan wilayah BPJS Ketenagakerjaan Soenaryo menambahkan, ke depan BPJS akan terus memacu kepesertaan untuk sektor bukan penerima upah, seperti pedagang kali lima (PKL), tukang ojek, pedagang pasar, loper koran dan lainnya.
Dia menambahkan, masyarakat yang masuk golong bekerja sendiri dengan mengikuti program ini maka akan mendapatkan fasilitas yang lebih baik ketimbang dari Jamkesmas maupun jamkesda.
“Tahun depan kita akan terus menggalakan sosialisasi sampai tingkat bawah, untuk terus meningkatkan kepesertaan,” tandasnya.
(dmd)
