Kadin Minta Pemerintah Lirik Sektor Peternakan
Rabu, 07 Januari 2015 - 06:00 WIB
Kadin Minta Pemerintah Lirik Sektor Peternakan
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia Yuan Permata Agung meminta pemerintah melirik potensi sektor peternakan.
Dia mengatakan, saat ini sektor peternakan masih menghadapi kendala untuk berkembang. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah.
"Ada beberapa hal di peternakan yang jadi isu. Investasi (peternakan) di Indonesia mencapai hampir Rp4 triliun. Ini aset yang mesti diperhatikan sehingga kebijakan harus disinkronisasikan dengan kementerian terkait," ujarnya di Gedung BKPM, Jakarta, Selasa (6/1/2015).
Dia menyebutkan, beberapa kementerian, seperti Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan) seringkali menciptakan kebijakan yang menghambat perkembangan sektor peternakan.
"Kementerian-kementerian ini harus punya kebijakan Peraturan Pemerintah (PP), dan UU yang sinkron. Karena satu kementerian saja tidak boleh menguasai izin, kementerian lain juga akan melakukan hal sama," ungkapnya.
Yuan menambahkan, pihaknya menghormati rencana pemerintah untuk mengembangkan produk pangan, khususnya peternakan.
"Industri peternakan merupakan industri strategis. Kami sangat berkenan dalam rangka konsumsi protein dan peningkatan konsumsi daging di Indonesia," pungkasnya.
Dia mengatakan, saat ini sektor peternakan masih menghadapi kendala untuk berkembang. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah.
"Ada beberapa hal di peternakan yang jadi isu. Investasi (peternakan) di Indonesia mencapai hampir Rp4 triliun. Ini aset yang mesti diperhatikan sehingga kebijakan harus disinkronisasikan dengan kementerian terkait," ujarnya di Gedung BKPM, Jakarta, Selasa (6/1/2015).
Dia menyebutkan, beberapa kementerian, seperti Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan) seringkali menciptakan kebijakan yang menghambat perkembangan sektor peternakan.
"Kementerian-kementerian ini harus punya kebijakan Peraturan Pemerintah (PP), dan UU yang sinkron. Karena satu kementerian saja tidak boleh menguasai izin, kementerian lain juga akan melakukan hal sama," ungkapnya.
Yuan menambahkan, pihaknya menghormati rencana pemerintah untuk mengembangkan produk pangan, khususnya peternakan.
"Industri peternakan merupakan industri strategis. Kami sangat berkenan dalam rangka konsumsi protein dan peningkatan konsumsi daging di Indonesia," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
