Pemerintah Siap Tanggung Biaya Sertifikasi SNI

JAKARTA - Dirjen Industri Kecil Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Euis Saedah mengatakan, pemerintah akan menanggung biaya sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) sejumlah item.

Menurutnya, SNI dibuat untuk tiga hal penting menyangkut manusia dan lingkungannya.

‎"Yang wajib untuk dibiayai seperti pakaian bayi dan mainan anak, serta Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK),"‎ katanya di Gedung Kemendag, Jakarta, Rabu (7/1/2015).

Saat ini, lanjut dia, sudah ada 67 item mainan anak yang akan dibiayai. Sementara pakaian bayi masih dalam proses, sebab baru mulai berlaku pada Mei 2015. Sedangkan helm, baru tiga item yang akan dibiayai.

‎Untuk tanggungan pembiayaan jumlahnya bervariatif. Misalnya, untuk mainan anak sekitar Rp20 juta sampai Rp30 juta. Ini akan sangat bergantung pada biaya proses pengambilan sampel.

Sementara, untuk pakaian bayi, pihaknya akan melakukan kerja sama dengan PT Matahari Department Store (Matahari).

"Untuk pakaian bayi, kita akan melakukan kerja sama dengan Matahari. Jadi nanti yang mendaftarkan SNI itu Matahari‎," pungkas Euis.