Kementerian PUPR Gandeng Perumnas

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) akan memanfaatkan institusi lain dalam rangka mewujudkan target 1 juta unit rumah sebagaimana yang dicanangkan pemerintah.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, kementerian yang dipimpinnya hanya mampu membangun rumah sebanyak 311.000 unit. Rumah sebanyak itu dibangun menggunakan dana APBN 2015 sebesar Rp8,3 triliun. ”Karena itu, masih ada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), danBUMNlaintermasuk misalnya Perumnas untuk mewujudkan target tersebut,” kata Basuki di Jakarta kemarin.

Menurut Basuki, selain BPJS dan Perumnas, terdapat lembaga pembiayaan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak Rp5,1 triliun dan anggaran dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) Rp2 triliun. Anggaran Rp8,3 triliun itu digunakan untuk membangun rumah sebanyak 153.000 unit, terdiri atas rumah susun (rusun) 19.800 unit (198 twin block), rumah khusus tapak 28.987 unit, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) 50.000 unit, serta rumah tabungan uang muka sebanyak 55.000 unit.

Sedangkan dana FLPP sebesar Rp5,1 triliun akan digunakan untuk membangun rumah sebanyak 58.000 unit, terdiri dari 55.000 unit rumah tapak dan 3.000 unit rumah susun. ”Kemudian, ada dari Bapertarum sebesar Rp2 triliun untuk membangun rumah sebanyak 100.000 unit,” ujar dia. Basuki menambahkan, perumahan TNI dan Polri sudah akan ditentukan lokasinya.

Di sisi lain, perumahan yang akan dibangun lebih diutamakan untuk kawasan di perbatasan. ”Kalau dengan TNI dan Polri, tinggal memerlukan koordinasi mengenai lokasinya. Namun yang lain, sebagaimana program pemerintah, lebih diutamakan untuk kawasan perbatasan,” pungkas dia.

Tolak Harga Rumah Seragam Berdasarkan Zonasi

Basuki juga menolak harga rumah seragam atau flat di Indonesia sebagaimana diusulkan Real Estate Indonesia (REI). Dia beralasan, harga perumahan di Indonesia berbeda-beda, sebab pasokan distribusi material juga belum sepenuhnya lancar. ”Kalau harga rumah di semua wilayah sama, susah mengukurnya.

Sebab, harga material di tiap zona atau wilayah itu juga berbeda- beda. Yang jelas, pengembang akan keberatan jika itu diberlakukan,” ujar dia. Meski begitu, Basuki akan mengkaji usulan REI dalam rangka menetapkan harga. Minimal, kata harga tidak berbeda jauh antara satu daerah dengan daerah lain.

Sebelumnya Ketua REI Eddy Hussy mengusulkan kepada pemerintah agar harga rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak menggunakan sistem zonasi atau berdasarkan wilayah, namun ditetapkan sistem flat dengan harga maksimum. Menurut Eddy, harga rumah di setiap wilayah di Indonesia berbeda-beda.

”Kita mau usulkan ini agar program pemerintah mengenai perumahan itu menyatu, misalnya melalui program FLPP. Akan susah kalau harga di satu tempat dengan tipe sama berbeda dengan harga di tempat lain. Kita akui, memang itu harus diserahkan kepada mekanisme pasar,” ujar kepada KORAN SINDO

Ichsan amin