Bali Dorong Segera Dibentuk TPID

DENPASAR - Wakil Gubernur Provinsi Bali I Ketut Sudikerta mendorong agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di sembilan kabupaten/kota segera terbentuk pada akhir Januari 2015. Saat ini, kabupaten yang memiliki TPID baru Kota Denpasar dan Kabupaten Buleleng.

Dia mengingatkan pentingnya pengendalian inflasi karena menjadi faktor pemicu bertambahnya angka kemiskinan.

“Inflasi ini masalah serius, perlu langkah nyata dalam pengendaliannya,” papar Sudikerta di Ruang Wiswa Sabha Pratama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (14/1/2015).

Mengutip laporan BPS, Sudikerjaa menjelaskan, saat ini beras merupakan salah satu komponen utama pemicu inflasi.

Untuk itu, dia mengingatkan perlu terobosan nyata di sektor pertanian. Terobosan tersebut, antara lain meningkatkan kualitas sarana/prasarana bidang pertanian seperti ketersediaan bibit unggul, pupuk dan alat pengolahan sawah.

Adapun penyediaan sarana/prasarana ini juga perlu diimbangi peningkatan kualitas SDM pada bidang pertanian.

Selain beras, bahan pokok lainnya seperti daging babi, daging ayam, bumbu-bumbuan, serta komoditas lainnya juga cukup mempengaruhi tingkat inflasi.

Menyikapi persoalan tersebut, Sudikerta mendorong tujuh kabupaten yang belum membentuk TPID dapat segera menyusul Buleleng dan Kota Denpasar.

Sudikerta menargetkan seluruh kabupaten/kota telah memiliki TPID pada akhir Januari 2015 mendatang.

Sementara itu Kepala BPS Bali Panunsunan Siregar mensimulasikan faktor inflasi sebagai pemicu bertambahnya angka kemiskinan.

Manakala harga kebutuhan meroket, masyarakat yang berpenghasilan rendah akan sulit membelinya. Hal itulah yang memicu makin tingginya angka kemiskinan.

Dia menyarankan agar pendeklarasian TPID segera dilakukan, sehingga pada 2015 inflasi dapat ditekan dari angka 8,32%.

Sementara Pimpinan Bank Indonesia Wilayah Bali, Dewi Setyowati menyebutkan, pembentukan TPID ini akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS).

Atas dua perangkat ini, pengumpulan data harga komoditas, peningkatan koordinasi dan peran pemerintah daerah akan dapat dioptimalkan dalam pencegahan inflasi.