Kebijakan Impor Gula Pemerintah Sengsarakan Petani

NGANJUK - Kebijakan pemerintah yang mengimpor gula melebihi kebutuhan pasar membuat kehidupan para petani tebu di berbagai daerah terjepit. Pemerintah yang seharusnya melindungi petani, justru menyengsarakan mereka dengan mengeluarkan kebijakan impor aneh.

Saking kesalnya, para petani di Desa Begenden, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, nekat membongkar tanaman tebu yang baru ditanam 1-3 bulan.

Para petani terpaksa membongkar tanaman tersebut karena hasil dari tebu sudah tidak bisa diharapkan lagi.

“Para petani berharap pemerintah menghentikan impor gula dengan jumlah melampui kebutuhan nasional, agar harga gula bisa kembali naik dan gula petani bisa dijual ke pasar lagi,” ujar Eko, salah seorang petani tebu di Nganjuk, Kamis (15/1/2015).

Sebelumnya, untuk setiap 1 hektare tanaman tebu petani bisa memetik hasil sekitar Rp40-Rp50 juta. Namun, sejak pemerintah melakukan impor gula dari luar negeri, harga gula di dalam negeri anjlok dan membuat petani merugi.

Diketahui, harga gula sesuai ketentuan pemerintah (hpp-harga pokok pemerintah) seharusnya Rp8.500 per kilogram. Tapi, kenyataan di lapangan harga gula di pasar anjlok menjadi Rp7.500 per kg.

Tidak hanya itu, ratusan ribu ton gula milik petani tidak bisa dijual dan menumpuk di gudang-gudang PG (perusahaan gula) seluruh Indonesia karena pasar sudah dikuasai gula impor dari luar negeri.

Selama ini secara nasional kebutuhan gula masyarakat Indonesia sebesar 3,6 juta ton per tahun. Sementara yang mampu diproduksi oleh seluruh perusahaan gula (PG) milik pemerintah hanya 2,4 juta ton.

Dari jumlah tersebut terjadi kekurangan gula secara nasional sebanyak 1,2 juta ton. Jumlah inilah yang seharusnya diimpor pemerintah. Namun, kenyataannya pemerintah mengimpor gula jauh melebihi kebutuhan nasional sehingga stok di pasar menumpuk dan gula petani tidak bisa dijual.

Setelah tanaman tebunya dibongkar, para petani berencana akan menggantinya dengan tanaman lain yang lebih menguntungkan.