Pemerintah Harus Fokus Kebijakan Fiskal
Kamis, 22 Januari 2015 - 19:19 WIB
Pemerintah Harus Fokus Kebijakan Fiskal
A
A
A
JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Ekonomi dan Keuangan Dorodjatun Kuntjoro Jakti mengatakan, gempuran dan tantangan ekonomi global semakin dominan.
Karena itu, selain fokus pada kebijakan moneter, pemerintah juga mesti memperhatikan kebijakan fiskal.
"Kita terlalu mempercayai monetery policy dan kurang memperhatikan fiscal policy. Jika hanya monetary policy, maka kita kurang mampu mengendalikan situasi," katanya dalam ANZ Economic Outlook 2015 di Fairmont Hotel, Jakarta, Kamis (22/1/2015).
Menurutnya, dalam 40 tahun ke depan, ekonomi dunia akan terus bergolak yang datang dari berbagai sumber.
"Jadi sekarang ini gangguan berasal dari berbagai sumber dan bisa bersumber dari kelompok negara mana saja. Untuk itu, ini harus dibahas di Bank Indonesia," ujar dia.
Dorodjatun memperkirakan ratio government review lebih tinggi dari dept ratio (hutang) terhadap GDP. Padahal semestinya, dept ratio terhadap GDP tidak lebih dari 60% dan ratio anggaran belanja tidak boleh lebih dari 3%.
"Kita melihat fiskal dan moneter harus dikendalikan. Sebab, jika hanya moneter saja, maka kita akan semakin mudah diganggu. Sebab itu kebijakan moneter tidak cukup," pungkasnya.
Karena itu, selain fokus pada kebijakan moneter, pemerintah juga mesti memperhatikan kebijakan fiskal.
"Kita terlalu mempercayai monetery policy dan kurang memperhatikan fiscal policy. Jika hanya monetary policy, maka kita kurang mampu mengendalikan situasi," katanya dalam ANZ Economic Outlook 2015 di Fairmont Hotel, Jakarta, Kamis (22/1/2015).
Menurutnya, dalam 40 tahun ke depan, ekonomi dunia akan terus bergolak yang datang dari berbagai sumber.
"Jadi sekarang ini gangguan berasal dari berbagai sumber dan bisa bersumber dari kelompok negara mana saja. Untuk itu, ini harus dibahas di Bank Indonesia," ujar dia.
Dorodjatun memperkirakan ratio government review lebih tinggi dari dept ratio (hutang) terhadap GDP. Padahal semestinya, dept ratio terhadap GDP tidak lebih dari 60% dan ratio anggaran belanja tidak boleh lebih dari 3%.
"Kita melihat fiskal dan moneter harus dikendalikan. Sebab, jika hanya moneter saja, maka kita akan semakin mudah diganggu. Sebab itu kebijakan moneter tidak cukup," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
