Pelaku Usaha Minta Harga Gas Bumi Diturunkan
Selasa, 27 Januari 2015 - 11:10 WIB
Pelaku Usaha Minta Harga Gas Bumi Diturunkan
A
A
A
JAKARTA - Pelaku usaha meminta pemerintah menurunkan harga gas bumi di tengah penurunan harga gas di pasar global untuk meningkatkan daya saing industri nasional.
“Ada perbedaan yang sangat jauh antara harga beli yang dibeli oleh penjual gas bumi dan yang dibeli oleh industri hilir penggunanya. Dampaknya, kenaikan harganya sangat tidak wajar,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Iron and Steel Industry Association (IISIA) Hidayat Triseputro dalam keterangan tertulisnya kemarin.
Hidayat menilai, harga gas di beberapa negara tetangga seperti Singapura yang tidak memiliki sumber gas meski membeli dari pelaku usaha dengan harga tinggi. Namun, ketika dijual kepada industri pengguna akhir di negaranya jauh lebih murah. “Pemerintah di Singapura ingin meningkatkan nilai tambah dari kehadiran industri di negara tersebut,” ungkapnya.
Menurut dia, tingginya harga gas akan memukul operasional perusahaan manufaktur karena pembengkakan biaya energi. Meski harga komoditas dan minyak/gas dunia turun, harga pasar gas alam (global) sekitar USD3,5 /MMBTU, namun harga gas alam di RI masih sekitar USD7,2-9,8/MMBTU. Hidayat berharap pemerintah ke depan harus turun tangan memikirkan harga gas bumi yang dianggap terlalu tinggi dan tidak wajar.
Keterlibatan pemerintah bisa melalui aturan yang lebih tegas dan ketat serta keikutsertaan langsung pemerintah dalam penentuan harga yang wajar dan sesuai. “Pemerintah harus turun tangan dan ikut membantu. Jika tidak, industri yang menggunakan gas bumi akan gulung tikar, apalagi memasuki masyarakat ekonomi ASEAN pada akhir tahun ini,” ungkapnya.
Sedangkan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Harjanto menyatakan, kunci pengembangan industri manufaktur adalah ketersediaan bahan baku dan pasokan energi. Namun, ketersediaan gas belum optimal untuk menopang proses produksi.
“Gas bumi digunakan sebagai bahan baku dan sumber energi. Keramik adalah salah satu industri yang bergantung pada gas, sedangkan sektor petrokimia, besi baja, fero steel banyak yang kekurangan pasokan gas,” katanya. Guna meningkatkan daya saing industri, lanjut Harjanto, penggunaan gas bumi diarahkan untuk pengembangan produk bernilai tambah.
“Dengan pasokan gas yang memadai, hasilnya tidak hanya bisa digunakan untuk konsumsi dalam negeri, tapijugabisadiekspor,” tuturnya. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Rinaldy Dalini mengatakan, supaya harga gas bisa lebih murah, pemerintah harus dipaksa untuk segera membangun infrastruktur gas agar distribusi dalam negeri untuk sektor gas bumi lebih diutamakan ketimbang ekspor untuk melindungi ketersediaan bagi industri manufaktur.
Pembangunan infrastruktur gas yang lambat akan memperbesar persentase ekspor gas bumi. Dia menyebutkan, pemerintah melalui BUMN terkait, dalam hal ini PT Pertamina maupun PT Perusahaan Gas Negara (PGN), harus didesak untuk membangun infrastruktur ini.
Hatim varabi
“Ada perbedaan yang sangat jauh antara harga beli yang dibeli oleh penjual gas bumi dan yang dibeli oleh industri hilir penggunanya. Dampaknya, kenaikan harganya sangat tidak wajar,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Iron and Steel Industry Association (IISIA) Hidayat Triseputro dalam keterangan tertulisnya kemarin.
Hidayat menilai, harga gas di beberapa negara tetangga seperti Singapura yang tidak memiliki sumber gas meski membeli dari pelaku usaha dengan harga tinggi. Namun, ketika dijual kepada industri pengguna akhir di negaranya jauh lebih murah. “Pemerintah di Singapura ingin meningkatkan nilai tambah dari kehadiran industri di negara tersebut,” ungkapnya.
Menurut dia, tingginya harga gas akan memukul operasional perusahaan manufaktur karena pembengkakan biaya energi. Meski harga komoditas dan minyak/gas dunia turun, harga pasar gas alam (global) sekitar USD3,5 /MMBTU, namun harga gas alam di RI masih sekitar USD7,2-9,8/MMBTU. Hidayat berharap pemerintah ke depan harus turun tangan memikirkan harga gas bumi yang dianggap terlalu tinggi dan tidak wajar.
Keterlibatan pemerintah bisa melalui aturan yang lebih tegas dan ketat serta keikutsertaan langsung pemerintah dalam penentuan harga yang wajar dan sesuai. “Pemerintah harus turun tangan dan ikut membantu. Jika tidak, industri yang menggunakan gas bumi akan gulung tikar, apalagi memasuki masyarakat ekonomi ASEAN pada akhir tahun ini,” ungkapnya.
Sedangkan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Harjanto menyatakan, kunci pengembangan industri manufaktur adalah ketersediaan bahan baku dan pasokan energi. Namun, ketersediaan gas belum optimal untuk menopang proses produksi.
“Gas bumi digunakan sebagai bahan baku dan sumber energi. Keramik adalah salah satu industri yang bergantung pada gas, sedangkan sektor petrokimia, besi baja, fero steel banyak yang kekurangan pasokan gas,” katanya. Guna meningkatkan daya saing industri, lanjut Harjanto, penggunaan gas bumi diarahkan untuk pengembangan produk bernilai tambah.
“Dengan pasokan gas yang memadai, hasilnya tidak hanya bisa digunakan untuk konsumsi dalam negeri, tapijugabisadiekspor,” tuturnya. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Rinaldy Dalini mengatakan, supaya harga gas bisa lebih murah, pemerintah harus dipaksa untuk segera membangun infrastruktur gas agar distribusi dalam negeri untuk sektor gas bumi lebih diutamakan ketimbang ekspor untuk melindungi ketersediaan bagi industri manufaktur.
Pembangunan infrastruktur gas yang lambat akan memperbesar persentase ekspor gas bumi. Dia menyebutkan, pemerintah melalui BUMN terkait, dalam hal ini PT Pertamina maupun PT Perusahaan Gas Negara (PGN), harus didesak untuk membangun infrastruktur ini.
Hatim varabi
(bbg)
