Pengusaha CPO Minta Tanggung Jawab Pemerintah

JAKARTA - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta pemerintah bertanggung jawab atas tudingan sejumlah negara, bahwa industri crude palm oil (CPO) melanggar HAM.

Direktur Eksekutif Gapki Fadhil Hasan menuturkan, selama ini ekspor CPO Indonesia ke berbagai negara terhambat karena berbagai alasan.

"Kita tahu selama ini kita dihambat ekspornya ke berbagai negara dengan berbagai alasan. Eropa dengan alasan kesehatan (food labeling). Isu HAM, studi kasus empat perusahaan yang menyimpulkan secara umum industri CPO melanggar HAM," ucapnya di kantor Gapki, Jakarta, Jumat (30/1/2015).

Dia menuturkan, tudingan yang dialamatkan kepada industri CPO menjadi tugas Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui atase perdagangan dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melalui duta besar.

"Jadi, tidak bisa diserahkan ke industri, karena itu kebijakan negara. Harus dilakukan serius dan terencana untuk tingkatkan ekspor," tandas Fadhil.