Ini Strategi BKPM Percepat Investasi Kelistrikan
Rabu, 04 Februari 2015 - 16:52 WIB
Ini Strategi BKPM Percepat Investasi Kelistrikan
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengungkapkan, BKPM menggunakan tiga strategi untuk mempercepat investasi sektor listrik guna mendukung target pemerintah membangun listrik 35 ribu MW.
Ketiga strategi tersebut, pertama melakukan fasilitasi enam proyek ketenagalistrikan yang terhambat realisasinya (debottlenecking).
Kedua, mendorong percepatan layanan perizinan sektor listrik di PTSP Pusat. Ketiga, mendorong perusahaan listrik yang sudah existing untuk melakukan ekspansi atau perluasan investasi.
Menurutnya, sejak uji coba PTSP Pusat 15 Januari hingga 3 Februari 2015, tercatat ada 12 proyek ketenagalistrikan yang diajukan perizinannnya melalui PTSP Pusat.
"Proses pelayanan perizinan dari 12 proyek yang sudah mengajukan aplikasi diharapkan dapat memberikan input bagi BKPM dan kementerian/lembaga untuk menentukan percepatan waktu dan penyederhanaan proses perizinan," kata dia dalam rilisnya, Rabu (4/2/2015).
Proyek ketenagalistrikan tersebut terdiri dari enam proyek PLTA/PLTM, tiga proyek PLTS, dan tiga proyek PLTU yang tersebar di 11 provinsi, yaitu Sumut, Sulbar, Gorontalo, NTB, Jabar, Banten, Kalsel, NTT, Sultra, Sulsel dan Sumbar.
"BKPM akan terus mengawal proses perizinan proyek ketenagalistrikan tersebut agar waktu pemrosesannya sesuai atau lebih cepat dari SOP yang saat ini berlaku," pungkas Franky.
Ketiga strategi tersebut, pertama melakukan fasilitasi enam proyek ketenagalistrikan yang terhambat realisasinya (debottlenecking).
Kedua, mendorong percepatan layanan perizinan sektor listrik di PTSP Pusat. Ketiga, mendorong perusahaan listrik yang sudah existing untuk melakukan ekspansi atau perluasan investasi.
Menurutnya, sejak uji coba PTSP Pusat 15 Januari hingga 3 Februari 2015, tercatat ada 12 proyek ketenagalistrikan yang diajukan perizinannnya melalui PTSP Pusat.
"Proses pelayanan perizinan dari 12 proyek yang sudah mengajukan aplikasi diharapkan dapat memberikan input bagi BKPM dan kementerian/lembaga untuk menentukan percepatan waktu dan penyederhanaan proses perizinan," kata dia dalam rilisnya, Rabu (4/2/2015).
Proyek ketenagalistrikan tersebut terdiri dari enam proyek PLTA/PLTM, tiga proyek PLTS, dan tiga proyek PLTU yang tersebar di 11 provinsi, yaitu Sumut, Sulbar, Gorontalo, NTB, Jabar, Banten, Kalsel, NTT, Sultra, Sulsel dan Sumbar.
"BKPM akan terus mengawal proses perizinan proyek ketenagalistrikan tersebut agar waktu pemrosesannya sesuai atau lebih cepat dari SOP yang saat ini berlaku," pungkas Franky.
(izz)
Lihat Juga :
