Rini Puas DPR Setujui Tambahan PMN untuk Tiga BUMN
Jum'at, 13 Februari 2015 - 07:18 WIB
Rini Puas DPR Setujui Tambahan PMN untuk Tiga BUMN
A
A
A
JAKARTA - Komisi VI DPR RI akhirnya menyetujui tiga perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Askrindo dan Perum Jamkrindo mendapat penyertaan modal negara (PMN) dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2015.
Total asupan modal untuk tiga perusahaan BUMN tersebut berjumlah Rp 6 triliun. Suntikan paling banyak diperoleh PT PLN, yakni Rp 5 triliun. Sementara Askrindo dan Jamkrindo, masing-masing mendapat Rp 500 juta.
Menteri BUMN Rini Soemarno puas dengan keputusan DPR dan tidak ada perubahan sedikit pun dari pihaknya. Terkait dengan penyaluran PMN ini, Rini mengaku akan memantau aliran dana tersebut. Meski begitu, pihaknya bakal lebih mengutamakan pembinaan terhadap tiap perusahaan.
"Tahun ini melihat beberapa perusahaan untuk perubahan. Terutama perusahaan BUMN bisa melakukan pembinaan sampai ke cucu, kami sedang coba kaji dan biro hukum dapat kontrol ke cucu dan mulai evaluasi anak dan cucu ke para BUMN," kata Rini di Jakarta, Kamis (12/2/2015) malam.
Rini mengatakan juga bahwa usaha dalam memberikan suntikan modal mampu membawa arah Indonesia menjadi lebih baik. Pihaknya juga mengapresiasi langkah DPR dalam mengambil keputusan.
"Mudah-mudahan kami bisa melaporkan dengan baik, manfaat rakyat bangsa Indonesia. Untuk dapat memberikan analisa dan persetujuan ke bumn-bumn. Kami betul-betul apresiasi dan komitmen begitu tinggi," pungkasnya.
Sebelunya, Komisi VI telah menyetujui besaran PMN pada BUMN dalam RAPBNP TA 2015 untuk disampaikan ke Badan Anggaran sesuai peraturan perundang-undangan:
PT Angkasa Pura II : Rp2 triliun
PT ASDP : Rp1 triliun
PT Pelni : Rp500 miliar
PT Djakarta Lloyd tidak disetujui (usulan Rp350 miliar)
PT Hutama Karya: Rp3,6 triliun
Perum Perumnas : Rp2 triliun
PT Waskita Karya : Rp3,5 triliun
PT Adhi Karya dapat : Rp1,4 triliun
PT Perkebunan Nusantara III : Rp3,5 triliun.
PT Permodalan Nasional Madani : Rp1 triliun
PT Garam : Rp300 miliar
PT Rajawali Nusantara Indonesia tidak disetujui (usulan Rp280 miliar)
Perum Bulog : Rp3 triliun
PT Pertani : Rp470 miliar
PT Sang Hyang Seri : Rp400 miliar
PT Perikanan Nusantara : Rp200 miliar
Perum Perikanan Nusantara : Rp300 miliar
PT Dirgantara Indonesia : Rp400 miliar
PT Dok Perkapalan Surabaya : Rp200 miliar
PT Dok Kodja Bahari : Rp900 miliar
PT Industri Kapal Indonesia : Rp200 miliar
PT Aneka Tambang : Rp3,5 triliun
PT Pindad Rp700 : miliar
PT KAI : Rp2,750 triliun
PT Perusahaan Pengelola Aset : Rp2 triliun
PT Pengembangan Pariwisata : Rp250 miliar
PT Bank Mandiri tidak disetujui (usulan Rp5,6 triliun)
PT Pelindo IV : Rp2 triliun
PT Krakatau Steel : Rp956 miliar
PT BPUI : Rp250 miliar
Total PMN disetujui Rp37,276 triliun
Ada pula catatan yang diberikan Komisi VI DPR RI pada PMN PTPN III sebesar Rp3,5 triliun digunakan untuk:
1. PTPN VII : Rp175 miliar
2. PTPN IX : Rp1 triliun
3. PTPN X : Rp975 miliar
4. PTPN XI : Rp650 miliar
5. PTPN XII : Rp700 miliar
Total asupan modal untuk tiga perusahaan BUMN tersebut berjumlah Rp 6 triliun. Suntikan paling banyak diperoleh PT PLN, yakni Rp 5 triliun. Sementara Askrindo dan Jamkrindo, masing-masing mendapat Rp 500 juta.
Menteri BUMN Rini Soemarno puas dengan keputusan DPR dan tidak ada perubahan sedikit pun dari pihaknya. Terkait dengan penyaluran PMN ini, Rini mengaku akan memantau aliran dana tersebut. Meski begitu, pihaknya bakal lebih mengutamakan pembinaan terhadap tiap perusahaan.
"Tahun ini melihat beberapa perusahaan untuk perubahan. Terutama perusahaan BUMN bisa melakukan pembinaan sampai ke cucu, kami sedang coba kaji dan biro hukum dapat kontrol ke cucu dan mulai evaluasi anak dan cucu ke para BUMN," kata Rini di Jakarta, Kamis (12/2/2015) malam.
Rini mengatakan juga bahwa usaha dalam memberikan suntikan modal mampu membawa arah Indonesia menjadi lebih baik. Pihaknya juga mengapresiasi langkah DPR dalam mengambil keputusan.
"Mudah-mudahan kami bisa melaporkan dengan baik, manfaat rakyat bangsa Indonesia. Untuk dapat memberikan analisa dan persetujuan ke bumn-bumn. Kami betul-betul apresiasi dan komitmen begitu tinggi," pungkasnya.
Sebelunya, Komisi VI telah menyetujui besaran PMN pada BUMN dalam RAPBNP TA 2015 untuk disampaikan ke Badan Anggaran sesuai peraturan perundang-undangan:
PT Angkasa Pura II : Rp2 triliun
PT ASDP : Rp1 triliun
PT Pelni : Rp500 miliar
PT Djakarta Lloyd tidak disetujui (usulan Rp350 miliar)
PT Hutama Karya: Rp3,6 triliun
Perum Perumnas : Rp2 triliun
PT Waskita Karya : Rp3,5 triliun
PT Adhi Karya dapat : Rp1,4 triliun
PT Perkebunan Nusantara III : Rp3,5 triliun.
PT Permodalan Nasional Madani : Rp1 triliun
PT Garam : Rp300 miliar
PT Rajawali Nusantara Indonesia tidak disetujui (usulan Rp280 miliar)
Perum Bulog : Rp3 triliun
PT Pertani : Rp470 miliar
PT Sang Hyang Seri : Rp400 miliar
PT Perikanan Nusantara : Rp200 miliar
Perum Perikanan Nusantara : Rp300 miliar
PT Dirgantara Indonesia : Rp400 miliar
PT Dok Perkapalan Surabaya : Rp200 miliar
PT Dok Kodja Bahari : Rp900 miliar
PT Industri Kapal Indonesia : Rp200 miliar
PT Aneka Tambang : Rp3,5 triliun
PT Pindad Rp700 : miliar
PT KAI : Rp2,750 triliun
PT Perusahaan Pengelola Aset : Rp2 triliun
PT Pengembangan Pariwisata : Rp250 miliar
PT Bank Mandiri tidak disetujui (usulan Rp5,6 triliun)
PT Pelindo IV : Rp2 triliun
PT Krakatau Steel : Rp956 miliar
PT BPUI : Rp250 miliar
Total PMN disetujui Rp37,276 triliun
Ada pula catatan yang diberikan Komisi VI DPR RI pada PMN PTPN III sebesar Rp3,5 triliun digunakan untuk:
1. PTPN VII : Rp175 miliar
2. PTPN IX : Rp1 triliun
3. PTPN X : Rp975 miliar
4. PTPN XI : Rp650 miliar
5. PTPN XII : Rp700 miliar
(dmd)
Lihat Juga :
