Hipmi Minta Pemerintah Intervensi Pasar
Sabtu, 07 Maret 2015 - 14:41 WIB
Hipmi Minta Pemerintah Intervensi Pasar
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pemerintah harus bisa melakukan intervensi pasar keuangan Indonesia, mengingat makin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD).
Dia mengatakan, meskipun rupiah anjlok karena kondisi ekonomi AS sedang menguat, namun pemerintah harus mengambil langkah bijak untuk menjaga mata uang domestik.
"Rupiah ini kan melemah karena ekonomi AS yang semakin membaik. Kemudian karena memang kebutuhan-kebutuhan USD dari pengushaa ini permintaannya tinggi. Nah apa yang harus dilakukan? Pemerintah harus mengintervensi pasar terhadap permintaan USD," ujar dia kepada Sindonews di Jakarta, Sabtu (7/3/2015)
Kedua, lanjutnya, di Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dijelaskan bahwa transaksi dalam negeri harus menggunakan rupiah. Menurutnya, penggunaan mata uang lokal oleh pengusaha ini yang harus didorong.
"Jadi, pemerintah dalam memberikan strategi terhadap penguatan rupiah harus memaksakan kepada pengusaha untuk bertransaski menggunakan mata uang rupiah, jangan UU, pakai UU itu," ujar Bahlil.
Selain itu, perusahaan Indonesia yang masih membutuhkan bahan baku dari luar, sehingga akan memberi dampak ketika USD menguat. Akibatnya, harga jual di pasar dalam negeri ikut terkerek.
"Maka yang jadi korban ini adalah masyarakat. Kita harapkan pemerintah dapat mengintervensi terus. Kasihan masyarakat kita kalau semuanya mesti mahal," ujarnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa memulihkan posisi rupiah dengan cara instan, seperti halnya Bank Indonesia (BI) lantaran pemerintah harus memperbaiki kondisi makro, seperti penyehatan anggaran maupun belanja APBN.
Dia mengatakan, meskipun rupiah anjlok karena kondisi ekonomi AS sedang menguat, namun pemerintah harus mengambil langkah bijak untuk menjaga mata uang domestik.
"Rupiah ini kan melemah karena ekonomi AS yang semakin membaik. Kemudian karena memang kebutuhan-kebutuhan USD dari pengushaa ini permintaannya tinggi. Nah apa yang harus dilakukan? Pemerintah harus mengintervensi pasar terhadap permintaan USD," ujar dia kepada Sindonews di Jakarta, Sabtu (7/3/2015)
Kedua, lanjutnya, di Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dijelaskan bahwa transaksi dalam negeri harus menggunakan rupiah. Menurutnya, penggunaan mata uang lokal oleh pengusaha ini yang harus didorong.
"Jadi, pemerintah dalam memberikan strategi terhadap penguatan rupiah harus memaksakan kepada pengusaha untuk bertransaski menggunakan mata uang rupiah, jangan UU, pakai UU itu," ujar Bahlil.
Selain itu, perusahaan Indonesia yang masih membutuhkan bahan baku dari luar, sehingga akan memberi dampak ketika USD menguat. Akibatnya, harga jual di pasar dalam negeri ikut terkerek.
"Maka yang jadi korban ini adalah masyarakat. Kita harapkan pemerintah dapat mengintervensi terus. Kasihan masyarakat kita kalau semuanya mesti mahal," ujarnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa memulihkan posisi rupiah dengan cara instan, seperti halnya Bank Indonesia (BI) lantaran pemerintah harus memperbaiki kondisi makro, seperti penyehatan anggaran maupun belanja APBN.
(rna)
