Pemilihan Komisaris BUMN Tak Melalui Fit and Proper Test
Kamis, 19 Maret 2015 - 18:15 WIB
Pemilihan Komisaris BUMN Tak Melalui Fit and Proper Test
A
A
A
JAKARTA - Penunjukkan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak melalui tahapan fit and proper test, hal ini menyebabkan pengisian kursi bukan dari pihak yang kompeten.
Mantan sekretaris BUMN Said Didu mengatakan, tidak adanya mekanisme pemilihan maupun fit and proper test dalam pengangkatan komisaris di BUMN menyebabkan kursi tersebut diisi kalangan yang tidak kompeten. Beda halnya untuk jajaran direksi BUMN yang harus melewati mekanisme sebanyak 10 tahapan.
"Tidak ada mekanisme yang menilainya. Padahal ada beberapa persyaratan, misalnya tidak boleh menjadi pengurus partai politik," ujar Said saat dihubungi Sindonews, Kamis (19/3/2015).
Dia berpendapat, jika perusahaan pelat merah mau berkembang secara profesional, seharusnya posisi komisaris diisi oleh individu yang handal di masing-masing bidangnya. Tidak bisa dipungkiri, saat ini terdapat sejumlah nama titipan di posisi komisaris beberapa perusahaan pelat merah.
"Intinya saya berharap betul ke depan, posisi komisaris harus diisi oleh orang yang mempunyai kompeten. Tidak apa-apa ahli hukum, tapi jangan sampai masalah kompetensi ini dinomorduakan karena merupakan tim sukses atau dari golongan partai tertentu," tegasnya.
Mantan sekretaris BUMN Said Didu mengatakan, tidak adanya mekanisme pemilihan maupun fit and proper test dalam pengangkatan komisaris di BUMN menyebabkan kursi tersebut diisi kalangan yang tidak kompeten. Beda halnya untuk jajaran direksi BUMN yang harus melewati mekanisme sebanyak 10 tahapan.
"Tidak ada mekanisme yang menilainya. Padahal ada beberapa persyaratan, misalnya tidak boleh menjadi pengurus partai politik," ujar Said saat dihubungi Sindonews, Kamis (19/3/2015).
Dia berpendapat, jika perusahaan pelat merah mau berkembang secara profesional, seharusnya posisi komisaris diisi oleh individu yang handal di masing-masing bidangnya. Tidak bisa dipungkiri, saat ini terdapat sejumlah nama titipan di posisi komisaris beberapa perusahaan pelat merah.
"Intinya saya berharap betul ke depan, posisi komisaris harus diisi oleh orang yang mempunyai kompeten. Tidak apa-apa ahli hukum, tapi jangan sampai masalah kompetensi ini dinomorduakan karena merupakan tim sukses atau dari golongan partai tertentu," tegasnya.
(dmd)
