Pemerintah Didesak Kejar Potensi Pajak Online

JAKARTA - Pengamat pajak Indonesia Yustinus Prastowo mendesak pemerintah mengejar potensi pendapatan dari pajak online dan tidak terlalu fokus pada penerimaan pajak menengah ke bawah.

Pasalnya, beberapa perusahaan online yang merambah di Indonesia saat ini tidak tersentuh pajak sama sekali oleh pemerintah, sehingga bisa dengan bebas berseliweran berdagang.

"Seharusnya, kalau untuk sektor ini saya setuju bahwa pemerintah jangan terlalu fokus ke kelas menengah (pelaku pajak). Kelas menengah itu seperti pegawai, baik BUMN, pemerintah atau swasta. Kemudian pengusaha-pengusaha kecil, kalau mereka mudah-mudahan sudah taat pajak semua," ujarnya kepada Sindonews di Jakarta, Senin (23/3/2015).

Apalagi, mengingat dari tahun ke tahun pengguna e-Commerce semakin banyak dan semakin banyak pula perusahaan berbasis online yang dibuat.

"Kalau mau ngejar ya ke pengusaha seperti online. Karena sekarang pengusaha online itu kebanyakan mereka orang yang kaya dan sangat kaya," kata dia.

Dapat diketahui, pengguna e-Commerce Indonesia akan tumbuh 42% dari 2012-2015. Angka ini lebih tinggi jika negara lain seperti Malaysia (14%), Thailand (22%) dan Filipina (28%).

Nilai ini menggoda bagi investor baik dari dalam maupun luar negeri. Karena semakin banyak pengguna dan pelaku e-Commerce, semakin banyak pula potensi pajak yang akan didapat pemerintah.

(Baca: Pemerintah Harusnya Dapat Rp20 T dari Pajak Online)