Menkeu Tak Tahu Jokowi Naikkan Tunjangan DP Mobil Pejabat
Menkeu Tak Tahu Jokowi Naikkan Tunjangan DP Mobil Pejabat
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengaku belum mengetahui mengenai langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikkan tunjangan uang muka (down payment/DP) pembelian mobil para pejabat negara.
Seperti diketahui, Jokowi kali ini kembali mencari sensasi dengan menaikkan tunjangan DP pembelian kendaraan pejabat negara, dari Rp116.650.000 menjadi Rp210.890.000 karena ketentuan sebelumnya tidak sesuai peningkatan harga kendaraan bermotor.
"Saya enggak tahu, saya belum dapat info soal itu, jadi belum bisa menjelakan," ungkapnya di Hotel Kempinski Jakarta, Kamis (2/4/2015).
Sekadar informasi, Perpres No 39/2015 ini hanya mengubah pasal 3 ayat 1 Perpres No 68/2010. Perpres No 68/2010 disebutkan bahwa Fasilitas uang muka diberikan kepada pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar Rp116.650.000. Dalam Perpres No 39/2015 diubah menjadi sebesar Rp210.890.000.
Adapun lembaga negara yang dimaksud seperti tercantum dalam pasal 1 adalah anggota DPR, anggota DPRD, Hakim Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan anggota Komisi Yudisial.
Seperti diketahui, Jokowi kali ini kembali mencari sensasi dengan menaikkan tunjangan DP pembelian kendaraan pejabat negara, dari Rp116.650.000 menjadi Rp210.890.000 karena ketentuan sebelumnya tidak sesuai peningkatan harga kendaraan bermotor.
"Saya enggak tahu, saya belum dapat info soal itu, jadi belum bisa menjelakan," ungkapnya di Hotel Kempinski Jakarta, Kamis (2/4/2015).
Sekadar informasi, Perpres No 39/2015 ini hanya mengubah pasal 3 ayat 1 Perpres No 68/2010. Perpres No 68/2010 disebutkan bahwa Fasilitas uang muka diberikan kepada pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar Rp116.650.000. Dalam Perpres No 39/2015 diubah menjadi sebesar Rp210.890.000.
Adapun lembaga negara yang dimaksud seperti tercantum dalam pasal 1 adalah anggota DPR, anggota DPRD, Hakim Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan anggota Komisi Yudisial.
(izz)
Explore More