DPR: Sektor Migas Belum Efisien
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian menilai bahwa hingga saat ini sektor minyak dan gas (migas) belum efisien, banyak harga yang belum masuk keekonomian.
"Selama ini belum efisien, masih banyak soal harga premium cukup tinggi harga keekonomiannya. Biar (bukan) hanya hemat, supaya efisien, realistis, kita bedah bersama ESDM dan kementerian terkait," jelas Ramson saat dihubungi Sindonews, Jumat (3/4/2015).
Untuk itu, pihaknya akan memanggil PT Pertamina (Persero) pekan depan dalam rapat kerja (Raker). Salah satu hal yang akan dibahas adalah efisiensi pada sektor migas.
Ramson menjelaskan agar adanya pencegahan mafia di sektor migas yang akan menimbulkan kerugian. Terutama pada proses pengadaan jaringan impor.
"Jadi supaya pencegahan mafia migas terkait juga perdagangan minyak. Terutama bagaimana proses impornya. Apakah sudah ada jaringan yang efisien," ujarnya.
Untuk mendapatkan jawaban tersebut, pihaknya akan meminta penjelasan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan direksi Pertamina. Menurutnya selama ini belum ada efisiensi khususnya soal harga premium.
Selain itu, DPR pekan depan juga akan memanggil PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Terkait PLN yang akan dibahas adalah Biaya Pokok Penjualan (BPP) yang masih tinggi, termasuk soal persiapan program listrik 35.000 MW.
"Kita minta penjelasan kinerja agar lebih efisiensi di sektor ESDM untuk menekan biaya. Kemarin (Raker) hanya khusus kenaikan premium empat hari lalu. Pekan depan soal banyak hal terkait migas dan listrik di bawah Kementerian ESDM," pungkas dia.
"Selama ini belum efisien, masih banyak soal harga premium cukup tinggi harga keekonomiannya. Biar (bukan) hanya hemat, supaya efisien, realistis, kita bedah bersama ESDM dan kementerian terkait," jelas Ramson saat dihubungi Sindonews, Jumat (3/4/2015).
Untuk itu, pihaknya akan memanggil PT Pertamina (Persero) pekan depan dalam rapat kerja (Raker). Salah satu hal yang akan dibahas adalah efisiensi pada sektor migas.
Ramson menjelaskan agar adanya pencegahan mafia di sektor migas yang akan menimbulkan kerugian. Terutama pada proses pengadaan jaringan impor.
"Jadi supaya pencegahan mafia migas terkait juga perdagangan minyak. Terutama bagaimana proses impornya. Apakah sudah ada jaringan yang efisien," ujarnya.
Untuk mendapatkan jawaban tersebut, pihaknya akan meminta penjelasan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan direksi Pertamina. Menurutnya selama ini belum ada efisiensi khususnya soal harga premium.
Selain itu, DPR pekan depan juga akan memanggil PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Terkait PLN yang akan dibahas adalah Biaya Pokok Penjualan (BPP) yang masih tinggi, termasuk soal persiapan program listrik 35.000 MW.
"Kita minta penjelasan kinerja agar lebih efisiensi di sektor ESDM untuk menekan biaya. Kemarin (Raker) hanya khusus kenaikan premium empat hari lalu. Pekan depan soal banyak hal terkait migas dan listrik di bawah Kementerian ESDM," pungkas dia.
(izz)