Jokowi Tak Tahu Uang Muka Mobil Pejabat Naik

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak tahu menahu adanya kenaikan tunjangan uang muka (down payment/DP) mobil pribadi pejabat negara. Menurutnya kenaikan itu seharusnya urusan kementerian terkait.

"Tidak semua hal itu saya ketahui 100%. Artinya hal-hal seperti itu harusnya di kementerian. Kementerian men-screening apakah itu berakibat baik atau tidak baik untuk negara ini," kata Presiden Jokowi setiba dari Solo di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (5/4/2015).

Presiden meminta media melakukan pengecekan pihak yang mengajukan usulan kenaikan mobil pejabat. "Coba dicek atas usulan siapa?" ucapnya.

Presiden mengaku setiap hari harus menandatangani tumpukan berkas. Kata dia, dirinya tak mungkin melakukan pengecekan satu per satu. "Enggak mungkin satu-satu saya cek kalau sudah satu lembar ada 5-10 orang yang paraf atau tanda tangan. Apakah harus saya cek satu-satu? Berapa lembar, satu perpres, satu kepres," tuturnya.

"Berarti enggak usah ada administrator lain dong kalau presiden masih ngecekin satu-satu," tukasnya.

Kendati demikian, Presiden Jokowi membantah kecolongan soal kenaikan tunjangan uang muka mobil para pejabat negara. "Bukan kecolongan, artinya tiap hal yang menyangkut uang negara yang banyak mestinya disampaikan di ratas (rapat terbatas), atau rapat kabinet. Tidak lantas disorong-sorong seperti ini."

Diakui Presiden, keputusan menaikkan uang muka mobil pejabat bukan keputusan yang baik pada saat ini. "Pertama karena kondisi ekonomi. Kedua sisi keadilan. Ketiga sisi BBM," ucapnya.

Lalu bagaimana langkah selanjutnya? "Coba saya lihat lagi. Saya cek dulu," ujar Presiden sambil berlalu.