Masyarakat Protes Jokowi Naikkan DP Mobil Pejabat
Senin, 06 April 2015 - 10:42 WIB
Masyarakat Protes Jokowi Naikkan DP Mobil Pejabat
A
A
A
JAKARTA - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali membuat kehebohan dengan menaikkan anggaran tunjangan uang muka (down payment/DP) mobil pejabat negara mendapatkan tentangan berbagai pihak.
Masyarakat banyak menyampaikan protes atas digulirkannya kebijakan tersebut. Muhammad Muyamin, honerer di salah satu instansi pemerintahan mengaku tidak menyetujui kebijakan Jokowi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 tahun 2015 tersebut.
Pasalnya, mantan Wali Kota Solo itu menaikkan tunjangan DP mobil para pejabat pemerintahan itu hingga 85%, dari sebelumnya Rp116,65 juta menjadi Rp210,89 juta.
"Ya pasti tidak (setuju), tidak sesuai dengan cita-cita dan harapan yang Jokowi bilang sewaktu kampanye," tuturnya kepada Sindonews di Jakarta, Senin (6/4/2015).
Menurut dia, kebijakan tersebut sangat mencederai kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah. Terlebih, masyarakat sudah cukup terbebani dengan berbagai kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang baru-baru ini terjadi.
"Sangat mencederai rakyat Indonesia. Harga barang pada naik, tapi kok uang DP mobil pribadi pejabat malah naik," ucap dia.
Hal senada juga diungkapkan oleh karyawan swasta, A Dinata yang mengaku kecewa dengan keputusan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Menurut dia, Jokowi seharusnya bisa memprioritaskan agenda penting untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, seperti kesehatan dan pendidikan.
"Bukan malah menaikkan anggaran uang muka mobil dinas pejabat negara sebesar 85%. Di banyak tempat, belum semua orang merasakan pendidikan, buktinya banyak anak jalanan di ibu kota yang putus sekolah, terus lansia yang terpaksa hidup dalam pesakitan," jelas dia.
Dengan begitu, menurut dia, anggaran sebesar Rp158 miliar tersebut semestinya bisa dialokasikan ke dua sektor prioritas tersebut.
Masyarakat banyak menyampaikan protes atas digulirkannya kebijakan tersebut. Muhammad Muyamin, honerer di salah satu instansi pemerintahan mengaku tidak menyetujui kebijakan Jokowi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 tahun 2015 tersebut.
Pasalnya, mantan Wali Kota Solo itu menaikkan tunjangan DP mobil para pejabat pemerintahan itu hingga 85%, dari sebelumnya Rp116,65 juta menjadi Rp210,89 juta.
"Ya pasti tidak (setuju), tidak sesuai dengan cita-cita dan harapan yang Jokowi bilang sewaktu kampanye," tuturnya kepada Sindonews di Jakarta, Senin (6/4/2015).
Menurut dia, kebijakan tersebut sangat mencederai kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah. Terlebih, masyarakat sudah cukup terbebani dengan berbagai kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang baru-baru ini terjadi.
"Sangat mencederai rakyat Indonesia. Harga barang pada naik, tapi kok uang DP mobil pribadi pejabat malah naik," ucap dia.
Hal senada juga diungkapkan oleh karyawan swasta, A Dinata yang mengaku kecewa dengan keputusan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Menurut dia, Jokowi seharusnya bisa memprioritaskan agenda penting untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, seperti kesehatan dan pendidikan.
"Bukan malah menaikkan anggaran uang muka mobil dinas pejabat negara sebesar 85%. Di banyak tempat, belum semua orang merasakan pendidikan, buktinya banyak anak jalanan di ibu kota yang putus sekolah, terus lansia yang terpaksa hidup dalam pesakitan," jelas dia.
Dengan begitu, menurut dia, anggaran sebesar Rp158 miliar tersebut semestinya bisa dialokasikan ke dua sektor prioritas tersebut.
(rna)
Lihat Juga :
