BI Dukung Reformasi Subsidi BBM
Rabu, 29 April 2015 - 16:32 WIB
BI Dukung Reformasi Subsidi BBM
A
A
A
JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menyambut baik langkah pemerintah mereformasi subsidi bahan bakar minyak (BBM), karena akan mengurangi gejolak harga dan dapat mengendalikan laju inflasi sehingga bisa lebih rendah.
Pemerintah pada saat ini masih mensubsidi listrik 450-900 Kv dan terbesar dikucurkan untuk subsidi elpiji 3 kg. "Namun, reformasi ini bukan tanpa tantangan. Ada enam tantangan struktural dalam pengendalian inflasi, antara lain terbatasnya kapasitas produksi, kurs rupiah pada ekspor berbasis sumber daya alam dan ketergantungan impor," jelasnya di Wisma Bidakara, Jakarta, Rabu (29/4/2015).
Tantangan lainnya, produksi pasokan pangan yang rentan, inefisiensi dalam struktur mikro pasar serta masih tingginya ketergantungan impor nasional dan masih lemahnya konektivitas antar daerah.
"Kita bisa mengatasi ini dengan meningkatkan koordinasi antara pemerintah dan BI serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Saat ini ada 408 tim pengendali inflasi daerah yang ditempatkan di tingkat kabupaten/kota," jelas dia.
Selanjutnya, langkah-langkah pengendalian inflasi, katanya melalui sistem 4K. Aantara lain, ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif untuk mengarahkan ekspektasi inflasi dan langkah pengendalian inflasi daerah.
"Saat ini kita fokus sektor pangan dan energi. Kunci perbaikan kita adalah mengelola pangan, pasokan jangan sampai kurang, serta mengantisipasi dampak lanjutan dari penyesuaian harga BBM," tukas Agus.
Pemerintah pada saat ini masih mensubsidi listrik 450-900 Kv dan terbesar dikucurkan untuk subsidi elpiji 3 kg. "Namun, reformasi ini bukan tanpa tantangan. Ada enam tantangan struktural dalam pengendalian inflasi, antara lain terbatasnya kapasitas produksi, kurs rupiah pada ekspor berbasis sumber daya alam dan ketergantungan impor," jelasnya di Wisma Bidakara, Jakarta, Rabu (29/4/2015).
Tantangan lainnya, produksi pasokan pangan yang rentan, inefisiensi dalam struktur mikro pasar serta masih tingginya ketergantungan impor nasional dan masih lemahnya konektivitas antar daerah.
"Kita bisa mengatasi ini dengan meningkatkan koordinasi antara pemerintah dan BI serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Saat ini ada 408 tim pengendali inflasi daerah yang ditempatkan di tingkat kabupaten/kota," jelas dia.
Selanjutnya, langkah-langkah pengendalian inflasi, katanya melalui sistem 4K. Aantara lain, ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif untuk mengarahkan ekspektasi inflasi dan langkah pengendalian inflasi daerah.
"Saat ini kita fokus sektor pangan dan energi. Kunci perbaikan kita adalah mengelola pangan, pasokan jangan sampai kurang, serta mengantisipasi dampak lanjutan dari penyesuaian harga BBM," tukas Agus.
(izz)
Lihat Juga :
