Tim Ekonomi Jokowi Dinilai Amatiran

Kamis, 30 April 2015 - 23:15 WIB
Tim Ekonomi Jokowi Dinilai...
Tim Ekonomi Jokowi Dinilai Amatiran
A A A
JAKARTA - Pengamat politik dan ekonomi Dradjad Wibowo berpandangan, tim ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih amatiran. Menurutnya, tim presiden baik itu yang berada di istana maupun di kabinet, masih kurang berpengalaman sebagai tim ekonomi dalam negara yang cukup besar.

"Mungkin mereka doktor, lulusan luar negeri, lulusan universitas hebat, mungkin jago dibukunya (teori), tapi ini Indonesia Bung Anda harus tahu jalanan. Anda harus mengerti apa yang terjadi di jalanan, lubang-lubangnya, jalan tikusnya, Anda harus tahu," ujar Dradjad dalam diskusi yang bertajuk Penerimaan Negara Anjlok, Beranikah Jokowi Rombak Tim Ekonomi? di Gedung DPR.

Dia mengungkapkan, dirinya tidak dalam posisi untuk mengatakan apakah menteri Jokowi itu harus diganti tapi yang dipertaruhkan di sini adalah negara. Di mana memakan rentetan persoalan yang panjang dan dampaknya dirasakan langsung oleh rakyat.

Persoalan yang menjadi sorotan Dradjad adalah bahan bakar minyak (BBM) dan pajak. "Karena Jokowi sudah mengambil subsidi BBM rakyat. Jangan lagi mengejar-ngejar pajak pribadi rakyat untuk menutupi kurangnya penerimaan negara," jelasnya.

Dia membeberkan, penerimaan negara anjlok yang biasanya 20-25% menjadi 13%. Kondisi ini membuat Indonesia mudah digoyang pasar. Hal tersebut sudah terbukti pelaku pasar sangsi dengan kemampuan pemerintahan Jokowi.

"Bahkan, vonis dari pelaku pasar luar negeri menilai pemerintah tidak kompeten," terang mantan Wakil Ketua Umum DPP PAN ini.

Selain itu, lanjut Dradjad, dari sisi penerimaan negara, yang paling berat ada di sektor pajak. Dia menyarankan kepada pemerintah agar tidak mengejar pajak perorangan. Karena ada sejumlah perusahaan yang pajaknya bermasalah, antara lain PT Astra Internasional yang perkaranya masih ada di pengadilan pajak, jumlah pajak yang tak terbayar mencapai Rp2 triliun, dan Nestle yang jumlahnya sekitar Rp600-800 miliar.

"Tolong dikawal kasus pajak yang besar-besar ini untuk memastikan negara tidak dirugikan," tadasnya.
(dmd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Momentum ketika Jokowi...
Momentum ketika Jokowi Bertemu Joko Widodo
Dorong Pemulihan Ekonomi,...
Dorong Pemulihan Ekonomi, Presiden Joko Widodo Luncurkan Taksonomi Hijau Indonesia
Di Kongres PMII, Jokowi:...
Di Kongres PMII, Jokowi: Ekonomi Indonesia Tunjukkan Tren Positif
Infrastruktur yang Dibangun...
Infrastruktur yang Dibangun Jokowi Dinilai Bawa Optimisme Ekonomi
Ketika Ketum MUI Panggil...
Ketika Ketum MUI Panggil Jokowi Insinyur Haji Muhammad Joko Widodo
Jokowi Tunjukkan Capaian...
Jokowi Tunjukkan Capaian Pembangunan Infrastruktur Selama 6 Tahun
Berita Terkini
Implementasi PP TUNAS...
Implementasi PP TUNAS Harus Bisa Jaga Daya Saing Generasi Muda di Ekonomi Digital
2 jam yang lalu
Bank Sentral China Borong...
Bank Sentral China Borong Emas 19 Bulan Berturut-turut, Ada Apa?
3 jam yang lalu
BKI dan ASDP Perkuat...
BKI dan ASDP Perkuat Sinergi Keselamatan Kerja Melalui Audit SMK3
3 jam yang lalu
Silmy Karim Dicopot...
Silmy Karim Dicopot dari Komisaris Telkom usai Tersangka KPK
3 jam yang lalu
DPR Ingatkan Potensi...
DPR Ingatkan Potensi Moral Hazard Penambahan Layer Rokok Ilegal
3 jam yang lalu
Merger BUMN Karya Mundur...
Merger BUMN Karya Mundur ke Kuartal IV-2026, BP BUMN Ungkap Alasannya
4 jam yang lalu
Infografis
Siapa John Ternus, Bos...
Siapa John Ternus, Bos Baru Apple Pengganti Tim Cook?
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved