Jumlah Saham Dilepas Kecil, Legislator Jamin IPO PGE Bukan Privatisasi
Selasa, 21 Februari 2023 - 06:59 WIB
Proses penawaran perdana saham atau initial public offering (IPO) PT Pertamina Geothermal Energy (PEG) disambut positif sebagai upaya mendapatkan pendanaan yang lebih murah, tanpa membebani APBN. Foto/Dok
JAKARTA - Proses penawaran perdana saham atau initial public offering ( IPO ) PT Pertamina Geothermal Energy ( PEG) disambut positif oleh Anggota Komisi VII DPR Mukhtarudin. Menurutnya, IPO merupakan upaya mendapatkan pendanaan yang lebih murah, tanpa membebani APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan bahkan tidak memiliki kewajiban membayar pinjaman.
Terpenting lanjut Mukhtarudin, IPO PGE sama sekali bukan upaya privatisasi dan mengganti kepemilikan dari Pertamina kepada swasta atau asing. Baca Juga: Pertamina Geothermal Tetapkan Harga IPO Rp875 per Saham, Raup Dana Segar Rp9,05 Triliun
“Siapa bilang IPO PT Pertamina Geothermal Energy merupakan privatisasi? Siapa bilang berganti kepemilikan? Berdasarkan pengawasan kami di Komisi VII, kami tegaskan, sama sekali tidak,” kata Mukhtarudin kepada media, Selasa (21/2/2023).
Menurut Mukhtarudin, jumlah saham yang dilepas kepada investor sangat kecil, hanya 25%. Dengan demikian, kendali kebijakan perusahaan tetap berada di bawah Pertamina. “Kami di Komisi VII terus memantau proses tersebut. Hendaknya publik tidak terhasut atau terprovokasi dengan berbagai pendapat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tersebut,” kata dia.
Terpenting lanjut Mukhtarudin, IPO PGE sama sekali bukan upaya privatisasi dan mengganti kepemilikan dari Pertamina kepada swasta atau asing. Baca Juga: Pertamina Geothermal Tetapkan Harga IPO Rp875 per Saham, Raup Dana Segar Rp9,05 Triliun
“Siapa bilang IPO PT Pertamina Geothermal Energy merupakan privatisasi? Siapa bilang berganti kepemilikan? Berdasarkan pengawasan kami di Komisi VII, kami tegaskan, sama sekali tidak,” kata Mukhtarudin kepada media, Selasa (21/2/2023).
Menurut Mukhtarudin, jumlah saham yang dilepas kepada investor sangat kecil, hanya 25%. Dengan demikian, kendali kebijakan perusahaan tetap berada di bawah Pertamina. “Kami di Komisi VII terus memantau proses tersebut. Hendaknya publik tidak terhasut atau terprovokasi dengan berbagai pendapat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tersebut,” kata dia.
Lihat Juga :