THR Wajib Dibayar 7 Hari Sebelum Lebaran, Cek Aturan Lengkapnya
Senin, 27 Maret 2023 - 11:58 WIB
Kemnaker mengeluarkan aturan THR lebaran 2023. FOTO/dok.SINDOnews
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjan (Kemnaker) mengeluarkan aturan Tunjangan Hari Raya (THR) 2023 wajib dibayar 7 hari (H-7) sebelum lebaran. Pemberian THR merupakan ketentuan wajib bagi perusahaan seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan.
"THR bagi pekerja/buruh wajib dibayar full bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 12 bulan ke atas. Paling telat dibayarkan H-7," ujar Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri melalui siaran pers, Senin (27/3/2023).
Dia mengatakan Surat Edaran (SE) pemberian THR lebaran 2023 akan segera diterbitkan. Hal tersebut menjadi acuan bagi perusahaan untuk membayarkan THR kepada karyawannya. "Awal minggu depan SE THR dulu kita edarkan. Nanti kalau sudah selesai akan kita publish," sambungnya.
Mengacu Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 dijelaskan dalam pasal 3 bahwa pekerja atau buruh yang telah memiliki masa kerja 12 bulan secara terus menerus diberikan THR sebesar 1 bulan upah. Sedangkan jika pekerja yang sudah bekerja kurang dari 12 bulan.
Dengan demikian, pemberian THR akan diberikan secara proposional sesuai dengan masa kerja dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 dikalikan 1 bulan upah. Upah satu bulan sebagaimana dimaksud terdiri atas komponen upah berupa upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean wages) atau upah pokok termasuk tunjangan tetap.
Sementara, pada Pasal 10 Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 juga mengatur tentang sanksi bagi perusahaan yang membandel saat memberikan THR kepada karyawannya. Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan pada Pekerja/Buruh dikenakan denda sebesar 5% dari total THR Keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.
"THR bagi pekerja/buruh wajib dibayar full bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 12 bulan ke atas. Paling telat dibayarkan H-7," ujar Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri melalui siaran pers, Senin (27/3/2023).
Dia mengatakan Surat Edaran (SE) pemberian THR lebaran 2023 akan segera diterbitkan. Hal tersebut menjadi acuan bagi perusahaan untuk membayarkan THR kepada karyawannya. "Awal minggu depan SE THR dulu kita edarkan. Nanti kalau sudah selesai akan kita publish," sambungnya.
Mengacu Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 dijelaskan dalam pasal 3 bahwa pekerja atau buruh yang telah memiliki masa kerja 12 bulan secara terus menerus diberikan THR sebesar 1 bulan upah. Sedangkan jika pekerja yang sudah bekerja kurang dari 12 bulan.
Dengan demikian, pemberian THR akan diberikan secara proposional sesuai dengan masa kerja dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 dikalikan 1 bulan upah. Upah satu bulan sebagaimana dimaksud terdiri atas komponen upah berupa upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean wages) atau upah pokok termasuk tunjangan tetap.
Sementara, pada Pasal 10 Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 juga mengatur tentang sanksi bagi perusahaan yang membandel saat memberikan THR kepada karyawannya. Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan pada Pekerja/Buruh dikenakan denda sebesar 5% dari total THR Keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.
(nng)
tulis komentar anda