RI Rangking 4 Eksportir Perikanan ke China, Atdag: Aturan Rumit
Minggu, 19 Juli 2020 - 09:36 WIB
“Keamanan, kesegaran dan rasa merupakan hal yang diutamakan bagi konsumen di China. Untuk mencapai hal tersebut, UPI eksportir hasil perikanan ke China harus menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai konsepsi HACCP," jelasnya. (Baca juga: Wabah Covid-19 Kembali Muncul di China )
Dia membeberkan, saat ini sebanyak 22 HS Code komoditas hasil perikanan Indonesia belum dapat memasuki pasar China karena belum terdaftar pada list komoditas yang diterima di China.
"Terkait dengan hal tersebut, GACC akan merencanakan pertemuan lanjutan sebagaimana hasil petemuan virtual antara BKIPM KKP dengan GACC pada tanggal 15 Juli 2020," urainya.
Aturan lain yang perlu diketahui oleh BKIPM adalah adanya perbedaan divisi pada GACC yang menangani produk hidup dan mati sehingga diperlukan koordinasi lanjutan dengan GACC.
Marina pun memberikan tips untuk perusahaan bagaimana menciptakan, menggerakkan dan mengedukasi pasar melalui produk yang dihasilkan serta menginformasikan tren yang sedang berlangsung di China serta tantangan dan peluang yang nanti akan dihadapi.
Sebagai otoritas kompeten, BKIPM pun akan terus mengawal ekspor hasil perikanan ke China agar tetap memenuhi peraturan dan persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas kompeten disana.
Sebagai informasi, Indonesia dan China telah melakukan kerja sama ekspor-impor hasil perikanan sejak 11 November 2008. Kerja sama antara kedua negara tersebut dituangkan dalam “Cooperation Agreement between Ministry of Marine Affairs and Fisheries of The Republic of Indonesia and General Administration of Quality Supervision, Inspection, and Quarantine of The People’s Republic of China on Safety Assurance In the Import and Export of Aquatic Products”.
Dia membeberkan, saat ini sebanyak 22 HS Code komoditas hasil perikanan Indonesia belum dapat memasuki pasar China karena belum terdaftar pada list komoditas yang diterima di China.
"Terkait dengan hal tersebut, GACC akan merencanakan pertemuan lanjutan sebagaimana hasil petemuan virtual antara BKIPM KKP dengan GACC pada tanggal 15 Juli 2020," urainya.
Aturan lain yang perlu diketahui oleh BKIPM adalah adanya perbedaan divisi pada GACC yang menangani produk hidup dan mati sehingga diperlukan koordinasi lanjutan dengan GACC.
Marina pun memberikan tips untuk perusahaan bagaimana menciptakan, menggerakkan dan mengedukasi pasar melalui produk yang dihasilkan serta menginformasikan tren yang sedang berlangsung di China serta tantangan dan peluang yang nanti akan dihadapi.
Sebagai otoritas kompeten, BKIPM pun akan terus mengawal ekspor hasil perikanan ke China agar tetap memenuhi peraturan dan persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas kompeten disana.
Sebagai informasi, Indonesia dan China telah melakukan kerja sama ekspor-impor hasil perikanan sejak 11 November 2008. Kerja sama antara kedua negara tersebut dituangkan dalam “Cooperation Agreement between Ministry of Marine Affairs and Fisheries of The Republic of Indonesia and General Administration of Quality Supervision, Inspection, and Quarantine of The People’s Republic of China on Safety Assurance In the Import and Export of Aquatic Products”.
(ind)
tulis komentar anda