Jelang KTT ASEAN, KSP Minta Kenaikan Tarif Masuk TN Komodo Segera Dicabut

Dia menilai PT Flobamor tidak berkompeten sebagai mitra KLHK karena tidak sanggup mengikuti prosedural penetapan tarif yang tepat sehingga menimbulkan kegaduhan masyarakat.

“Keuskupan Ruteng meminta kenaikan tarif oleh PT Flobamor dibatalkan, dan meminta KLHK mencari mitra lain yang lebih profesional," tukasnya.



Sementara itu, Direktur Produk Hukum Daerah Kemendagri, Makmur Marbun menerangkan bahwa menurut asas pemerintahan, permasalahan penetapan tarif ini bisa diselesaikan dengan kebijakan Gubernur, mengingat bentuk BUMD PT Flobamor sudah menjadi Perseroda.

Pemprov NTT sebagai wakil pemerintahan semestinya bisa menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Adapun Kemendagri sepakat akan menindaklanjuti hasil rapat ini dengan Pemprov NTT.