Masih di Awang-Awang, Target Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
Rabu, 22 Juli 2020 - 21:42 WIB
"Saya juga ada ini catatan tentang angka PHK. Dari seluruh pekerja di tingkat formal, jumlahnya ada sekitar 55 juta. Menurut sebuah lembaga yang meneliti, 50% dari 55 juta ini outsourcing. 80% dari outsourcing ini di-PHK. Jadi, targetnya Komite ini nanti bisa mengurangi angka PHK hingga berapa persen?" cetusnya.
Didin juga mengkritisi terkait masalah target waktu, khususnya terkait vaksin Covid-19 yang rumornya baru-baru ini didatangkan dari China. Padahal, dari China sendiri, belum ada data yang pasti bahwa vaksin itu obat massal. Jadi, seakan-akan Indonesia adalah objek eksperimen dari vaksin tersebut.
"Itu mestinya bisa dikonsentrasikan, ada target waktu. Apakah di lembaga-lembaga lokal, apakah kita mampu membuat vaksin sendiri? Sehingga, misalnya ada ramalan bahwa pemulihan ini akan terjadi di tengah atau akhir tahun depan. Kita bisa mempercepat supaya lockdown bisa diselesaikan dengan adanya vaksin yang sudah terkonfirmasi, bukan hanya tes obat massal," tandasnya.
Dia menyebutkan, bahwa dari yang dia amati, target keseluruhan dari implementasi perpres ini masih belum jelas. "Kalau saya baca perpresnya, itu tidak jelas. Satu pihak kita gembira, lain pihak kita belum jelas," pungkas Didin.
Didin juga mengkritisi terkait masalah target waktu, khususnya terkait vaksin Covid-19 yang rumornya baru-baru ini didatangkan dari China. Padahal, dari China sendiri, belum ada data yang pasti bahwa vaksin itu obat massal. Jadi, seakan-akan Indonesia adalah objek eksperimen dari vaksin tersebut.
"Itu mestinya bisa dikonsentrasikan, ada target waktu. Apakah di lembaga-lembaga lokal, apakah kita mampu membuat vaksin sendiri? Sehingga, misalnya ada ramalan bahwa pemulihan ini akan terjadi di tengah atau akhir tahun depan. Kita bisa mempercepat supaya lockdown bisa diselesaikan dengan adanya vaksin yang sudah terkonfirmasi, bukan hanya tes obat massal," tandasnya.
Dia menyebutkan, bahwa dari yang dia amati, target keseluruhan dari implementasi perpres ini masih belum jelas. "Kalau saya baca perpresnya, itu tidak jelas. Satu pihak kita gembira, lain pihak kita belum jelas," pungkas Didin.
(uka)
Lihat Juga :