Aset Keuangan Syariah Tembus Rp2.375,8 Triliun, Sri Mulyani: BSI Salah Satu Motor Utama
Jum'at, 26 Mei 2023 - 20:43 WIB
Menkeu Sri Mulyani merasa bersyukur atas implementasi aktivitas ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Dampak positifnya tercermin dari naiknya total aset keuangan syariah yang telah mencapai Rp2.375,8 triliun. Foto/Dok
JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati merasa bersyukur atas implementasi aktivitas ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Dampak positifnya tercermin dari naiknya total aset keuangan syariah yang telah mencapai Rp2.375,8 triliun.
"Dimana dalam hal ini, perbankan syariah sebagai motor penggerak, dan BSI (Bank Syariah Indonesia) tentunya menjadi salah satu motor utama," ungkap Sri Mulyani dalam Anugerah Adinata Syariah 2023 secara virtual di Jakarta, Jumat (26/5/2023).
Untuk merawat pencapaian ini, sambung dia dibutuhkan sebuah sinergi. Tidak hanya antar seluruh pelaku ekonomi stakeholder, namun juga antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).
Salah satunya dengan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS, terutama di tingkat provinsi. Komite ini diharapkan dapat berperan dalam memastikan agar ekonomi syariah dapat tumbuh dan bermanfaat bagi pengembangan ekonomi daerah.
"Kami dari Kemenkeu akan terus mendukung melalui berbagai kantor perwakilan kami di seluruh wilayah Indonesia. Tentu pemda dapat berkolaborasi dengan kanwil Kemenkeu dalam memanfaatkan jaringan Kemenkeu, dan di dalam memupuk dan mengembangkan perekonomian yang berbasis syariah," ujar Sri.
Sehubungan dengan potensi ekonomi Indonesia untuk menjadi pusat halal dunia, pemerintah terus memberikan dukungan bagi pengembangan industri terutama industri makanan minuman, fashion, farmasi, dan kosmetik serta pariwisata dan media.
Dalam rangka kemudahan berusaha, dukungan diberikan dalam berbagai bentuk termasuk fasilitas sertifikasi halal dan kemudahan ekspor bagi UMKM industri halal. "Berkenaan dengan perpajakan, kami juga memadankan NIK dengan NPWP dan bagi UMKM yang omzetnya masih berada di bawah Rp500 juta, maka terbebas dari pajak penghasilan tunai," tambah Sri.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah juga mendukung melalui keuangan syariah untuk terus berkontribusi di dalam pemulihan ekonomi. Keuangan syariah terus menawarkan berbagai fitur dan instrumen yang lebih inovatif, yang sesuai dengan kebutuhan UMKM.
"Di dalam KUR yang merupakan salah satu agenda atau instrumen penting mendukung UMKM, juga diperkenankan dari sisi instrumen syariah. Instrumen khusus dalam keuangan syariah seperti zakat, wakaf, infaq dan shodaqoh serta asuransi syariah juga dijadikan sebagai alternatif pembiayaan," jelas Sri.
Dia berpesan, ekonomi termasuk ekonomi syariah tidak akan mungkin bisa berkembang maju tanpa pendalaman ekonomi dan keuangan syariah. "Oleh karena itu, terus dilakukannya inovasi, kreativitas, dan pendalaman dari sisi likuiditas menjadi sangat penting," pungkasnya.
"Dimana dalam hal ini, perbankan syariah sebagai motor penggerak, dan BSI (Bank Syariah Indonesia) tentunya menjadi salah satu motor utama," ungkap Sri Mulyani dalam Anugerah Adinata Syariah 2023 secara virtual di Jakarta, Jumat (26/5/2023).
Baca Juga
Untuk merawat pencapaian ini, sambung dia dibutuhkan sebuah sinergi. Tidak hanya antar seluruh pelaku ekonomi stakeholder, namun juga antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).
Baca Juga
Salah satunya dengan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS, terutama di tingkat provinsi. Komite ini diharapkan dapat berperan dalam memastikan agar ekonomi syariah dapat tumbuh dan bermanfaat bagi pengembangan ekonomi daerah.
"Kami dari Kemenkeu akan terus mendukung melalui berbagai kantor perwakilan kami di seluruh wilayah Indonesia. Tentu pemda dapat berkolaborasi dengan kanwil Kemenkeu dalam memanfaatkan jaringan Kemenkeu, dan di dalam memupuk dan mengembangkan perekonomian yang berbasis syariah," ujar Sri.
Sehubungan dengan potensi ekonomi Indonesia untuk menjadi pusat halal dunia, pemerintah terus memberikan dukungan bagi pengembangan industri terutama industri makanan minuman, fashion, farmasi, dan kosmetik serta pariwisata dan media.
Dalam rangka kemudahan berusaha, dukungan diberikan dalam berbagai bentuk termasuk fasilitas sertifikasi halal dan kemudahan ekspor bagi UMKM industri halal. "Berkenaan dengan perpajakan, kami juga memadankan NIK dengan NPWP dan bagi UMKM yang omzetnya masih berada di bawah Rp500 juta, maka terbebas dari pajak penghasilan tunai," tambah Sri.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah juga mendukung melalui keuangan syariah untuk terus berkontribusi di dalam pemulihan ekonomi. Keuangan syariah terus menawarkan berbagai fitur dan instrumen yang lebih inovatif, yang sesuai dengan kebutuhan UMKM.
"Di dalam KUR yang merupakan salah satu agenda atau instrumen penting mendukung UMKM, juga diperkenankan dari sisi instrumen syariah. Instrumen khusus dalam keuangan syariah seperti zakat, wakaf, infaq dan shodaqoh serta asuransi syariah juga dijadikan sebagai alternatif pembiayaan," jelas Sri.
Dia berpesan, ekonomi termasuk ekonomi syariah tidak akan mungkin bisa berkembang maju tanpa pendalaman ekonomi dan keuangan syariah. "Oleh karena itu, terus dilakukannya inovasi, kreativitas, dan pendalaman dari sisi likuiditas menjadi sangat penting," pungkasnya.
(akr)
tulis komentar anda