PNS Dapat Jatah Rp1 M untuk Mobil Listrik, Pengamat: Ngabisin Duit APBN!

Menurut dia, pengalokasian anggaran untuk mobil dinas listrik guna menekan emisi karbon juga tidak akan terlalu signifikan. Pasalnya, hingga saat ini penggunaan kendaraan listrik di Tanah Air masih belum masif.

"Saya kira tidak berpengaruh signifikan dalam pengurangan karbon, nah kemudian kendaraan listrik tadi memang energi bersih tapi PLN kan masih pakai energi batu bara yang kotor. Jadi saya kira kurang tepat," tambah dia.

Baca juga: Blakblakan! Luhut Jawab Kritik Kendaraan Listrik yang Energinya dari Batu Bara

Fahmy menambahkan, jika pemerintah memang ingin mengalihkan kendaraan dinas yang semula berbasis BBM ke baterai, maka dapat menggunakan anggaran yang sudah diberikan ke kementerian masing-masing tanpa harus kembali merogoh kocek dari APBN.

"Saya justru curiga bahwa subsidi ini untuk mendorong agar perusahaan-perusahaan yang masuk di kendaraan listrik agar kendaraannya laku. Maka saya curiga juga pemilik dari kendaraan listrik tadi pabriknya dimiliki oleh pejabat-pejabat yang ambil keputusan. Nah ini lebih salah lagi, itu yang harusnya diperhatikan oleh pemerintah," cetusnya.

Baca juga: Dilengkapi Kalkulator Penghematan, Website Pakaimolis Permudah Akses Informasi Kendaraan Listrik